KEDUDUKAN PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG DALAM HAL PIHAK NASABAH WANPRESTASI

ABSTRAK: Kedudukan perusahaan anjak piutang dalam hal pihak nasabah wanprestasi. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Peralihan piutang dagang dalam perjanjian anjak piutang terdiri beberapa pihak yaitu pihak klien, pihak perusahaan anjak piutang, dan pihak nasabah. Piutang dagang yang timbul dari transaksi perdagangan antara pihak klien dengan pihak nasabah, karena memerlukan modal untuk perusahaannya, pihak klien boleh menjual piutang dagangnya kepada pihak perusahaan anjak piutang. Penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu tulisan ini akan menjelaskan tentang kedudukan perusahaan anjak piutang pada pengalihan piutang dalam perjanjian anjak piutang, disamping itu tulisan ini akan menjelaskan akibat hukum apa yang akan timbul apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian anjak piutang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan pihak perusahaan anjak piutang pada pengalihan piutang dalam perjanjian anjak piutang, serta untuk mengetahuan dan memahami tentang akibat hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian anjak piutang. Kedudukan pihak perusahaan anjak piutang pada pengalihan .piutang dalam perjanjian anjak piytang adalah sebagai kreditur baru, berdasarkan pasal 1400 KUH Perdata. Akibat hukum yang akan timbul dalam hal debitur wanprestasi dalam perjanjian anjak piutang tergantung jenis anjak piutang yang dipilih para pihak dalam perjanjian anjak piutang, apabila para pihak memilih jenis anjak piutang recourse factoring maka akibat hukum apabila pihak debitur wanprestasi pihak klien akan bertanggung jawab atas ketidakmampuan pihak nasabah, apabila para pihak memilih jenis anjak piutang without recourse factoring maka pihak perusahaan anjak piutang saja akan bertanggung jawab atas ketidakmampuan pihak debitur.

Kata Kunci: Anjak Piutang, Piutang, Pengalihan, Perusahaan

Penulis: Ketut Hari Purnayasa Tanaya, Dewa Gede Rudy, A.A Sri Indrawati

Kode Jurnal: jphukumdd130050

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2013

• PENYALURAN KREDIT PADA BANK ACEH
• PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
• EKSISTENSI SEKRETARIS DPR KABUPATEN DALAM MENDUKUNG PENGUATAN LEMBAGA DPR KABUPATEN (Suatu Penelitian Di DPR Kabupaten Aceh Tengah)
• FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR
• PEMODELAN DAN SIMULASI PERPINDAHAN PANAS PADAKOLEKTOR SURYA PELAT DATAR
• BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA
• FUNGSI KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH BARAT
• UANG TUTUP BABAH SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA DALAM MASYARAKAT GAYO
• INDEPENDENSI JAKSA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
• LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Islam)
• STUDI PERBANDINGAN TENTANG KONSEP PERZINAAN MENURUT KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM
• IMPLEMENTASI PERATURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN GAMPONG DI KOTA SABANG
• KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
• MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PROVINSI ACEH
• PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI PADA SAAT MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
• PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)
• DINAMIKA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
• KEDUDUKAN BUMN PERSERO SEBAGAI SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KAITANNYA DENGAN PEMISAHAN KEUANGAN NEGARA PADA PERMODALAN BUMN
• STRATEGI HUKUM DAN PENERAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH DI SUMATERA SELATAN
• GENDER DAN KORUPSI (PENGARUH KESETARAAN GENDER DPRD DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA)
• DIALEKTIKA ANTARA ALIRAN HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM ISLAM
• LEGAL AID SCHEME IN INDONESIA: BETWEEN THE POLICY AND THE IMPLEMENTATION
• PEMBERIAN LEGAL STANDING KEPADA PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DALAM USUL PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
• THE ROLE OF THE HOST STATE TO THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIOLATION DONE BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS