PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DAN DAMPAKNYA TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS

Abstrak: Pencucian   uang   adalah   proses yang   mana   seseorang menyembunyikan   keberadaan, sumber   ilegal,   atau   pemakaian ilegal   dari   pendapatan,   dan kemudian   menyamarkan pendapatan   tersebut   untuk membuatnya   tampak   sah. Pencucian uang telah dikenal sejak abad ke-18. Namun, perbuatan ini dikriminalisasi   pada   tahun   1980 dengan   penerapan   Undang-Undang   anti-pencucian   uang Pusat.   (1986),   yang   kemudian diikuti oleh The D'annunzio Wylie Act.   dan   Undang-Undang Pemberantasan   Pencucian   Uang (1994) oleh Pemerintah Amerika Serikat.   Sedangkan   Pemerintah Republik Indonesia dikriminalkan tindakan   ini   pada   tahun   2002 dengan   mengeluarkan   Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2002 Pada   tindak   pidana   pencucian uang.   Tindak   pidana   pencucian uang   telah   memberikan   efek negatif pada bidang ekonomi dan bisnis, yaitu merusak sektor bisnis swasta  yang   sah,   merusak integritas   pasar   keuangan,   yang mengakibatkan hilangnya kontrol Pemerintah   terhadap   kebijakan ekonominya, dan awal distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.

Kata Kunci: Money laundering, kriminalisasi, ekonomi dan bisnis

Penulis: Iwan Kurniawan

Kode Jurnal: jphukumdd120110

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2012

• TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP MENINGKATNYA KEKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API
• STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PENGECUALIAN INDUSTRI PERTANIAN TERHADAP BERLAKUNYA HUKUM PERSAINGAN USAHA
• KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN KASUS SIMOLATOR SIM (KAPOLRI VS KPK)
• ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK GANDA
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN BANK SYARIAH DALAM KEGIATAN PERBANKAN DI INDONESIA
• KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM PERBANKAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PIHAK ASING DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN
• DIALEKTIKA HUKUM DAN MORAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM
• NEGARA HUKUM INDONESIA: DEKOLONISASI DAN REKONSTRUKSI TRADISI
• PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS KAITANNYA DENGAN PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
• IJTIHAD PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM POSITIF ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
• KONSEP KEADILAN DAN SISTEM TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM HUKUM UDARA
• IMPLEMENTASI PASAL XX (B) DAN (G) GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI WORLD TRADE ORGANISATION
• PENGARUH PEMBENARAN MEDIS TENTANG KAPAN KEHIDUPAN DIMULAI TERHADAP PENGATURAN HUKUM TENTANG ANAK DALAM KANDUNGAN
• PELEMBAGAAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI DALAM LEGISLASI PERATURAN DAERAH DI JAWA TIMUR
• PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
• KEBIJAKAN LEGISLATIF SISTEM PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PERALINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA
• STUDI KOMPARATIF TENTANG KEDUDUKAN HAKIM WANITA ANTARA MAHKAMAH SYARIAH DAN SIVIL DI MALAYSIA
• PENETAPAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS METODOLOGI PENGAMBILAN HUKUM DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH
• PARADIGMA FIQH INDONESIA DALAM BINGKAI REFORMASI HUKUM ISLAM
• HUKUM ISLAM, PLURALISME, DAN REALITAS SOSIAL
• TOLOK UKUR DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
• HUKUM MENJUAL HAK SUARA PADA PEMILUKADA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASI SUNNI
• IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM HITUNGAN THALAQ TERHADAP CERAI KHULU’
• PERCERAIAN MENGGUNAKAN SMS, EMAIL DAN FAKSIMILI DI MAHKAMAH SYARIAH DAERAH PONTIAN JOHOR MALAYSIA
• PENYAKIT AIDS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MELALUI FASAKH MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI JOHOR, MALAYSIA