ANALISIS KOMPARASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK: Undang-Undang No 22
Tahun 1999 dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999
yang telah diberlakukan, merupakan titik balik awal berjalannya Otonomi
Daerah. Prinsip utama kedua UU ini adalah agar setiap daerah mampu mengambil
keputusan dan bertanggung
jawab untuk mengolah
sumber daya yang
dimiliki sesuai kepentingan dan
potensi daerah sendiri,
dengan tujuan daerah
diberikan kewenangan untuk
mengatur urusan pemerintah daerah tanpa campur tangan
pemerintah pusat. Metode analisis yang digunakan adalah mengunakan uji beda
dua sampel Independent,
untuk membandingkan PAD
dinas yang masuk
urusan Wajib dan
Pilihan. Populasi penelitian adalah
semua SKPD di
Kabupaten Minahasa Selatan
Yang memiliki PAD.
Sampel yang digunakan berjumlah 6
Dinas/Badan. Hasil penelitian sejak tahun 2008-2011, ternyata PAD dinas yang
masuk urusan Wajib lebih tinggi dari pada PAD dinas urusan Pilihan, namun
persentase pencapain dari target realisasi masih lebih besar Dinas urusan
Pilihan dari pada Dinas urusan Wajib.
Kata kunci: target, realisasi,
pendapatan asli daerah
Penulis: Rudini J. Prok
Kode Jurnal: jpmanajemendd130238
Pesan jurnal yang anda butuhkan disini.... >>> KLIK DISINI <<<
