ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL DINAS DPRD SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILU
Abstract: As an appropriate
legal constitution of the 1945 Constitution, to select the DPR, DPDand DPRD
Kabupaten/Kota is the Law (Law No. 10 Year 2008) which includes severalstages
of the election, one of tahapannya campaign is, in the implementation of
the campaigns are prohibited from using the facilities government that include
criminalacts. How do I use the car operational DPRD, government facilities,
including whetherand how the enforcement of law by Law Enforcement integrated
(Gakaumdu) conductinvestigations? This issue is related to the complaints
panwaslu pekanbaru on the useof six vehicles at a red plate in the field
campaign MCC Caltek Politeknik Riau inPekanbaru on 27 March 2009.
Penulis: Mukhlis R
Kode Jurnal: jphukumdd080130
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2008
- PROFESIONALISME DOKTER DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
- Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis
- KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Komparasi antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Ketentuan dalam Fikih Islam)
- PERJANJIAN JUAL BELI FIKTIF SEBAGAI TRIK PENCAIRAN KREDIT DENGAN SISTEM JAMINAN FIDUSIA
- ADOPSI MENURUT STAATSBLAD 1917 NO. 129 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT
- PERANG, HUKUM HUMANITER, DAN PERKEMBANGAN INTERNASIONAL
- PELAKSANAAN GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PEMERINTAH DALAM KASUS KERUSAKAN JALAN DI JALUR PANTURA
- LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 42 TAHUN 1999
- PERANAN NEGARA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA
- AMBIVALENSI SISTEM PEMBUKTIAN-DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGANUKLIRAN
- PILIHAN HUKUM MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS DI PEKALONGAN
- PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN KOTA DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- KECENDERUNGAN SARJANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERDAMPAK RENDAHNYA MINAT BERWIRAUSAHA DI EKS KARESIDENAN PEKALONGAN
- UNIFIKASI DALAM PLURALISME HUKUM TANAH DI INDONESIA (REKONSTRUKSI KONSEP UNIFIKASI DALAM UUPA)
- PENDEKATAN SISTEM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
- HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MENURUT PERUBAHAN UUD 1945
- KEBERADAAN REGULASI DESAIN INDUSTRI BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAIN DI BALI
- VICTIMISASI KRIMINAL TERHADAP PEREMPUAN
- STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE, SUATU HARAPAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA
- PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
- TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 MENGENAI SUARA TERBANYAK DALAM RANGKA PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT
- PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU)
- TINJAUAN YURIDIS PELIBATAN ANAK-ANAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
- PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN JENIS PELANGGARANNYA