ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ASSET PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP KREDITUR, DEBITUR DAN KONSUMEN

ABSTRACT: Dalam dunia usaha, kinerja suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan.Salah satu efek yang paling dihindari dari menurunnya grafik hidup perusahaan adalah efek kepailitan. Di dalam kasus kepailitan perseroan ada beberapa situasional yang membutuhkan suatu payung hukum untuk melindunginya contohnya asset – asset perusahaan yang dipailitkan memiliki implikasi terhadap : kreditur,debitur,dan konsumen.

Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum atas asset perseroan terbatas yang dinyatakan pailit terhadap Kreditur, Debitur, dan Konsumen?Apa upaya hukum yang dilakukan jika PT yang dinyatakan pailit tidak mampu memenuhi tanggungjawabnya terhadap kreditur, debitur dan konsumen ditinjau dalam perspektif keadilan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap kreditur,debitur dan konsumen : terhadap kreditur, tindakan penelusuran dan pendataan yang terperinci yang harus dilakukan oleh kurator sebagai pihak yang melakukan eksekusi terhadap perseroan yang terkena putusan pailit.Di dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban pembayaran utang tidak memiliki pengaturan yang jelas terhadap situas tersebut,oleh karena itu sulit jika saja situasi tersebut terjadi dalam kasus kepailitan perseroan.ada mekanisme penyelesaian yang dapat menjadi acuan penyelesaian, mekanisme tersebut adalah Novasi.Sedangkan bagi konsumen dapat digunakan mekanisme pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dan PKPU.

Kata Kunci : Kepailitan, Tanggung jawab, Perseroan Terbatas

Penulis: Zulfikar Fadillah Rahman

Kode Jurnal: jphukumdd130472

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2013

• PENYALURAN KREDIT PADA BANK ACEH
• PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
• EKSISTENSI SEKRETARIS DPR KABUPATEN DALAM MENDUKUNG PENGUATAN LEMBAGA DPR KABUPATEN (Suatu Penelitian Di DPR Kabupaten Aceh Tengah)
• FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR
• PEMODELAN DAN SIMULASI PERPINDAHAN PANAS PADAKOLEKTOR SURYA PELAT DATAR
• BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA
• FUNGSI KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH BARAT
• UANG TUTUP BABAH SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA DALAM MASYARAKAT GAYO
• INDEPENDENSI JAKSA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
• LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Islam)
• STUDI PERBANDINGAN TENTANG KONSEP PERZINAAN MENURUT KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM
• IMPLEMENTASI PERATURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN GAMPONG DI KOTA SABANG
• KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
• MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PROVINSI ACEH
• PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI PADA SAAT MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
• PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)
• DINAMIKA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
• KEDUDUKAN BUMN PERSERO SEBAGAI SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KAITANNYA DENGAN PEMISAHAN KEUANGAN NEGARA PADA PERMODALAN BUMN
• STRATEGI HUKUM DAN PENERAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH DI SUMATERA SELATAN
• GENDER DAN KORUPSI (PENGARUH KESETARAAN GENDER DPRD DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA)
• DIALEKTIKA ANTARA ALIRAN HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM ISLAM
• LEGAL AID SCHEME IN INDONESIA: BETWEEN THE POLICY AND THE IMPLEMENTATION
• PEMBERIAN LEGAL STANDING KEPADA PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DALAM USUL PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
• THE ROLE OF THE HOST STATE TO THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIOLATION DONE BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS