DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK

ABSTRAK: Makalah ini berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak”. Makalah ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.  Adapun  permasalahan  hukum  yang  timbul  yaitu  norma  kosong,  karena secara  tertulis  dalam  hukum  pidana  tidak  pernah  dijumpai  aturan  yang  menggariskan  suatu pedoman  yang  dipakai  landasan  oleh  Hakim  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  penjatuhan pidana  penjara,  dengan  rumusan  masalah  apa  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap  anak.  Kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  dalam penanggulangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  adalah  melalui  kebijakan  hukum pidana,  yaitu  menerapkan  sanksi  berupa  pidana  penjara  kepada  anak.  Hakim  dalam  memutus perkara  pidana  anak,  selain  harus  memperhatikan  aspek-aspek  yuridis,  yang  merupakan pembuktian  unsur-unsur  dari  suatu  tindak  pidana  apakah  perbuatan  terdakwa  tersebut  telah memenuhi  dan  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  didakwakan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Dalam proses  pengadilan  anak,  pertimbangan  Hakim  adalah  landasan  atau  kunci  pokok  yang  akan menghasilkan  putusan  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Maka  simpulan  dari makalah  ini  adalah  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  dengan pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi  dari  keterangan  para  saksi  dan  keterangan  terdakwa  anak  dan  barang  bukti  yang diajukan  dan  diperiksa  di  sidang  pengadilan. Setelah  itu  barulah  pertimbangan  subjektif  Hakim atau keyakinannya dengan dasar Moral Justice dan Social Justice. 

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Penjara, Anak

Penulis: Made Agus Indra Diandika, I Ketut Sudantra

Kode Jurnal: jphukumdd130069

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2013

• PENYALURAN KREDIT PADA BANK ACEH
• PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
• EKSISTENSI SEKRETARIS DPR KABUPATEN DALAM MENDUKUNG PENGUATAN LEMBAGA DPR KABUPATEN (Suatu Penelitian Di DPR Kabupaten Aceh Tengah)
• FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR
• PEMODELAN DAN SIMULASI PERPINDAHAN PANAS PADAKOLEKTOR SURYA PELAT DATAR
• BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA
• FUNGSI KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH BARAT
• UANG TUTUP BABAH SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA DALAM MASYARAKAT GAYO
• INDEPENDENSI JAKSA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
• LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Islam)
• STUDI PERBANDINGAN TENTANG KONSEP PERZINAAN MENURUT KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM
• IMPLEMENTASI PERATURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN GAMPONG DI KOTA SABANG
• KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
• MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PROVINSI ACEH
• PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI PADA SAAT MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
• PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)
• DINAMIKA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
• KEDUDUKAN BUMN PERSERO SEBAGAI SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KAITANNYA DENGAN PEMISAHAN KEUANGAN NEGARA PADA PERMODALAN BUMN
• STRATEGI HUKUM DAN PENERAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH DI SUMATERA SELATAN
• GENDER DAN KORUPSI (PENGARUH KESETARAAN GENDER DPRD DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA)
• DIALEKTIKA ANTARA ALIRAN HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM ISLAM
• LEGAL AID SCHEME IN INDONESIA: BETWEEN THE POLICY AND THE IMPLEMENTATION
• PEMBERIAN LEGAL STANDING KEPADA PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DALAM USUL PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
• THE ROLE OF THE HOST STATE TO THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIOLATION DONE BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS