EKSISTENSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PENGUJIAN KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Dl PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Abstrak: Dasar pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara (beschikking) adalah keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a,b, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomot 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Eksistensi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, belum ditegaskan sebagai norma hukum, namun dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) tersebut ditegaskan secara yuridisformal sebagai norma hukum. Penegasan tersebut, menimbulkan berbagai pendapat, di satu pihak adanya penegasan AAUPB akan membatasi ruang gerak hakim, sehingga eksistensi AAUPB tetap sebagai etika dan tidak perlu dimasukan dalam Undang Undang .AAUPB lebih baik tetap tumbuh dan berkembang dalam bentuk norma hukum tak tertulis sebagai code of ethics. Di pihak lain, berpendapat bahwa AAUPB yang secara yuridis formal ditegaskan sebagai norma hukum bukan merupakan suatu permasalahan, karena hakim dalam perubahan dan perkembangan masyarakat dituntutuntuk lebih aktif,kreatif, berpandangan ke depan dan tidak terbelenggu oleh aturan-aturan normatif sebagai ajaran positivisme hukum yang lebih mengedepankan keadilan prosedural. Hakim tak boleh terikat oleh Undang Undang yang bersifat tertulis saja, tetapi harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang Undang kekuasaan kehakiman. Hakim dapat melakukan penafsiran dan konstruksi hukum untuk menghasilkan putusan yang mengedepankan keadilan yang diharapkan masyarakat.

Kata kunci: asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), pengujian keputusan tata usaha Negara

Penulis: Soehartono

Kode Jurnal: jphukumdd110108

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2011

• PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
• KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERANNYA TERHADAP SISTEM EKONOMI PASAR
• KONTRADIKTIF SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PAJAK
• POLA PEMBERATAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS
• PENETAPAN MASA JABATAN JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PENETAPAN JABATAN PEJABAT NEGARA
• RADIKALISME ISLAM DAN PERADILAN: PENGAKOMODASIAN HAK-ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN KOMANDO JIHAD DI INDONESIA
• POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
• KETAATAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTI FILSAFAT HUKUM
• KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI
• PARADIGMA BARU PEMBENTUKAN DAN ANALISIS PERATURAN DAERAH (STUDI ATAS PERDA PELAYANAN PUBLIK DAN PERDA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)
• KEDUDUKAN QANUN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DAN MEKANISME PENGAWASANNYA
• THE ESSENTIAL OF THE 1945 CONSTITUTION AND THE AGREEMENT OF THE AMENDMENT OF THE 1945 CONSTITUTION: A COMPARISON OF THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT
• PENGGESERAN ASPEK HUKUM PUBLIK KE ASPEK HUKUM PRIVAT (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA)
• ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
• STRATEGI PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS HUKUM LOKAL DI ENAM KOMUNITAS ADAT DAERAH BENGKULU
• HAKEKAT KEADAAN DARURAT NEGARA (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
• KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
• METODE KONSOLIDASI TANAH UNTUK PENGADAAN TANAH YANG PARTISIPASIF DAN PENATAAN RUANG YANG TERPADU
• PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN TRANSNASIONAL
• PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
• PENYEBAB SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI BENGKULU)
• PENGARUH ALIRAN-ALIRAN FALSAFAT PEMIDANAAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA NASIONAL