IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL MELALUI FORUM WTO

SARI: The research aimed to discover the implementation  of International Trade Dispute Settlement by using World Trade Organization (WTO) Forum. The research used  doctrinal/normative method, and as descrip tive research type. The data ofthe research was collected from different libraries. The sources ofdata are secondary, which were founded from the primary law material, such as: Agreement on Establishing The World Trade Organization, The Law Book 7/1994 ofRatification on Establishing The WTO, and Under standing on Rules and Procedures Governing, the Settlement ofDisputes. Other secondary data were founded from secondary law material: books, papers and seminars report, and also the news which were collected from massmedia like Kompas and Tabloid. Tertiary data founded from dictionary, lawencyclope dia, and bibliography. The research used content analysis foranalyzing the collected data. The result ofthe research concluded that there were numbers of International Trade Dispute which settled using WTO forums. The research founded that  WTOhadsettled349cases of International Trade Dispute that from the date of 10 January 1995 to & September 2006.

Keywords: World Trade Organization (WTO), International Trade Dispute

Penulis: Prasetyo Hadi Purwandoko

Kode Jurnal: jphukumdd070033

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2007

• MEKANISME DAN MASALAH-MASALAH KRUSIAL YANG DIHADAPI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
• PENJAMINAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN
• PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA REFORMASI - Kajian Studi Hukum Progresif, Gerakan Tani Landreform sebagai Basis Dukungan Kandidat Kepala Daerah pada Pemilukada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah
• OTONOMI DAERAH DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
• IMPLIKASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG
• ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
• MODAL SOSIAL DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
• PEMBERANTASAN KORUPSI di INDONESIA, APA PERAN MEDIA?
• MINUS MARGIN BUKAN MASALAH HUKUM?
• PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI DESA GEMAWANG KECAMATAN JAMBU KABUPATENSEMARANG
• Hukum Dan Partisipasi Publik Dalam Pemberantasan Korupsi
• UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF ETIKA LINGKUNGAN
• PRAKTIK MUSYARAKAH PADA UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH UNIT USAHA OTONOM KOPERASI SERBA USAHA SINAR MENTARI DI KARANGANYAR-JAWATENGAH
• PENANGANAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TlDAK SEHAT (Suatu Kajian dari Aspek Sejarah dan Peran KPPU)
• MENYOROT KEDUDUKAN DAN FUNGSI MRP (MAJELIS RAKYAT PAPUA) DALAM OTONOMI KHUSUS Dl PAPUA
• LEGAL SERVICE FEE PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MONEY LAUNDERING DALAM SINKRONISASI UU ADVOKATDAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
• KETERPADUAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
• KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KENDALI PEMBENTUKAN PENGADILAN PENGADILAN KHUSUS Dl INDONESIA
• IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN RELASINYA DENGAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA (Studi Kasus Di Majelis Ta'lim Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dl KOTA MADIUN (Kajian Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)
• UPAYA-UPAYA BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA
• SRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR OLEH PEMERINTAH INDONESIA (Analisis Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982)
• PERLINDUNGAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL (HKI) VARIETAS TANAMAN OBAT Dl GUNUNG LAWU WILAYAH KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
• PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER SEBAGAI KEJAHATAN EKONOMIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL