IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dl KOTA MADIUN (Kajian Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)
Abstract: The aims of the
research are: (1) to find out how the legal protection toward women as the
victims of harassment within household is implemented, (2) whatconstraints the
legal upholderdeal with in implementing the legal protection, (3) what measures
the legal upholders have taken to overcome the constraints, and (4) what
alternative solutions can be proposed to completely Implement the legal
protection toward women as the victims of harassment within household. This is
a non-doctrinallegal study with a micro interactionapproach and a
qualitative method. The research was conducted at the region ofMadium CityGovernmentin2004-2005.
Theresearchemployed a purposivesampling method. Dataof the research were
primary andsecondarydata. The datawere gathered through Interview,
directobservation, andcontent analysis. The data were analysed by usinga
qualitative analysis technique with an interactive analysis. Based on the
results ofthe analysis, conclusions are drawn as follows: (1) The City
Government ofMadiun Cityand the legal upholders of Madiun Cityhave
not completely implemented the legalprotection toward women as the victims of
harassment within household;(2) the constraints they face are: (a) that there
have not been any practicalguidelinesat the CityGovernmentof madiun Cityand the
Legal Upholdersof Madiun City in implementing the legal protection toward women
as the victims of harassment within household, (b) that the legal contents of
the existing laws have not reflected Justice forwomen as the victims of harassment
within household, (c) that the structure of laws or law agencies is
gender-biased, and (d) that the legal culture of community is still
gender-biased and patriarchic; (3) the measures taken to overcome the con straints
in the implementation of the legal protection toward women as the victims of
harassment within household are: (a) conducting communicationand coordination
effectively among the legal upholders, (b) improvingattitude and
integrityqualityup the legal upholderinexecuting theirduties and functions, and
(c) socializing and disseminating the Law Number 23, the Year of 2004 on
elimination of harassment within Household to the community; and (4) the
alternative solutions proposed to perfectly implement the legal protection
toward women as the victims of harassment within household are immediately
executing an integrated penal Iw system that acommodates gender justice and
equality in the settlement of cases of harassment within household.
Key words: The Implementation,
Legal Protection, Woman as the VictimsofHarassment within ousehold
Penulis: Nuswantarl
Kode Jurnal: jphukumdd070034
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2007
- MEKANISME DAN MASALAH-MASALAH KRUSIAL YANG DIHADAPI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
- PENJAMINAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN
- PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA REFORMASI - Kajian Studi Hukum Progresif, Gerakan Tani Landreform sebagai Basis Dukungan Kandidat Kepala Daerah pada Pemilukada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah
- OTONOMI DAERAH DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
- IMPLIKASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
- MODAL SOSIAL DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
- PEMBERANTASAN KORUPSI di INDONESIA, APA PERAN MEDIA?
- MINUS MARGIN BUKAN MASALAH HUKUM?
- PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI DESA GEMAWANG KECAMATAN JAMBU KABUPATENSEMARANG
- Hukum Dan Partisipasi Publik Dalam Pemberantasan Korupsi
- UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF ETIKA LINGKUNGAN
- PRAKTIK MUSYARAKAH PADA UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH UNIT USAHA OTONOM KOPERASI SERBA USAHA SINAR MENTARI DI KARANGANYAR-JAWATENGAH
- PENANGANAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TlDAK SEHAT (Suatu Kajian dari Aspek Sejarah dan Peran KPPU)
- MENYOROT KEDUDUKAN DAN FUNGSI MRP (MAJELIS RAKYAT PAPUA) DALAM OTONOMI KHUSUS Dl PAPUA
- LEGAL SERVICE FEE PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MONEY LAUNDERING DALAM SINKRONISASI UU ADVOKATDAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- KETERPADUAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
- KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KENDALI PEMBENTUKAN PENGADILAN PENGADILAN KHUSUS Dl INDONESIA
- IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN RELASINYA DENGAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA (Studi Kasus Di Majelis Ta'lim Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)
- IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL MELALUI FORUM WTO
- UPAYA-UPAYA BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA
- SRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR OLEH PEMERINTAH INDONESIA (Analisis Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982)
- PERLINDUNGAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL (HKI) VARIETAS TANAMAN OBAT Dl GUNUNG LAWU WILAYAH KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
- PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER SEBAGAI KEJAHATAN EKONOMIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL