IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU- VI/2008 TERHADAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009

Abstract: Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang telah diletakkan dalam bidangkekuasaan kehakiman, bisa dikatakan telah sejalan dengan perubahan paradigmaketatanegaraan yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945Dalam perjalanannya telah banyak undang-undang yang diujimateril olehMahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Pasal 316 huruf d Undang-UndangNomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRDyang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Makalah ini menyimpulkanbahwa Putusan MK yang menyatakan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, tidaklah mempengaruhi keabsahan keputusan KPUyang menyatakan 34 partai politik ikut Pemilu 2009, termasuk sembilan partaiyang tidak lulus treshold menurut UU Nomor 12 Tahun 2003, tetapi dibolehkanoleh Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008. Keputusan itu tidak dapatdibatalkan karena putusan MK tidak berlaku surut.

Penulis: Mexsasai Indra, Rahmad Hendra

Kode Jurnal: jphukumdd080128

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2008

• PROFESIONALISME DOKTER DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
• Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis
• KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Komparasi antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Ketentuan dalam Fikih Islam)
• PERJANJIAN JUAL BELI FIKTIF SEBAGAI TRIK PENCAIRAN KREDIT DENGAN SISTEM JAMINAN FIDUSIA
• ADOPSI MENURUT STAATSBLAD 1917 NO. 129 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT
• PERANG, HUKUM HUMANITER, DAN PERKEMBANGAN INTERNASIONAL
• PELAKSANAAN GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PEMERINTAH DALAM KASUS KERUSAKAN JALAN DI JALUR PANTURA
• LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 42 TAHUN 1999
• PERANAN NEGARA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA
• AMBIVALENSI SISTEM PEMBUKTIAN-DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGANUKLIRAN
• PILIHAN HUKUM MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS DI PEKALONGAN
• PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN KOTA DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
• KECENDERUNGAN SARJANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERDAMPAK RENDAHNYA MINAT BERWIRAUSAHA DI EKS KARESIDENAN PEKALONGAN
• UNIFIKASI DALAM PLURALISME HUKUM TANAH DI INDONESIA (REKONSTRUKSI KONSEP UNIFIKASI DALAM UUPA)
• PENDEKATAN SISTEM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
• HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MENURUT PERUBAHAN UUD 1945
• KEBERADAAN REGULASI DESAIN INDUSTRI BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAIN DI BALI
• VICTIMISASI KRIMINAL TERHADAP PEREMPUAN
• STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE, SUATU HARAPAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA
• PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
• TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 MENGENAI SUARA TERBANYAK DALAM RANGKA PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT
• PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU)
• TINJAUAN YURIDIS PELIBATAN ANAK-ANAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
• ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL DINAS DPRD SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILU
• PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN JENIS PELANGGARANNYA