Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Abstrak: Berbagai kasus pencemaran nama baik belakangan ini kerap terjadi, khususnya yang dilakukan melalui dunia maya. Berbagai kasus tersebut memunculkan opini dari sebagian masyarakat yang menganggap pasal-pasal delik pencemaran nama baik bertentangan dengan semangat reformasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan filosofis. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Dari analisis yang dilakukan diperoleh dua kesimpulan. Pertama, dasar justifikasi kriminalisasi delik pencemaran nama baik adalah teori moral dan teori liberal individualistik. Kriminalisasi delik pencemaran nama baik sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia, serta perlindungan terhadap kepentingan materiil dan immateriil masyarakat. Kedua, Delik pencemaran nama baik dirumuskan sebagai delik formil, sehingga rawan disalahgunakan. Selain itu, beberapa aturan terkait delik pencemaran nama baik tidak harmonis, sehingga berpotensi terjadi disparitas dalam pemidanaan.

Keywords: Delict; Defamation offenses; Criminalization x

Penulis: Ari Wibowo

Kode Jurnal: jphukumdd120121

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2012

• TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP MENINGKATNYA KEKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API
• STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PENGECUALIAN INDUSTRI PERTANIAN TERHADAP BERLAKUNYA HUKUM PERSAINGAN USAHA
• KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN KASUS SIMOLATOR SIM (KAPOLRI VS KPK)
• ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK GANDA
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN BANK SYARIAH DALAM KEGIATAN PERBANKAN DI INDONESIA
• KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM PERBANKAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PIHAK ASING DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN
• DIALEKTIKA HUKUM DAN MORAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM
• NEGARA HUKUM INDONESIA: DEKOLONISASI DAN REKONSTRUKSI TRADISI
• PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS KAITANNYA DENGAN PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
• IJTIHAD PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM POSITIF ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
• KONSEP KEADILAN DAN SISTEM TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM HUKUM UDARA
• IMPLEMENTASI PASAL XX (B) DAN (G) GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI WORLD TRADE ORGANISATION
• PENGARUH PEMBENARAN MEDIS TENTANG KAPAN KEHIDUPAN DIMULAI TERHADAP PENGATURAN HUKUM TENTANG ANAK DALAM KANDUNGAN
• PELEMBAGAAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI DALAM LEGISLASI PERATURAN DAERAH DI JAWA TIMUR
• PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
• KEBIJAKAN LEGISLATIF SISTEM PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PERALINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA
• STUDI KOMPARATIF TENTANG KEDUDUKAN HAKIM WANITA ANTARA MAHKAMAH SYARIAH DAN SIVIL DI MALAYSIA
• PENETAPAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS METODOLOGI PENGAMBILAN HUKUM DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH
• PARADIGMA FIQH INDONESIA DALAM BINGKAI REFORMASI HUKUM ISLAM
• HUKUM ISLAM, PLURALISME, DAN REALITAS SOSIAL
• TOLOK UKUR DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
• HUKUM MENJUAL HAK SUARA PADA PEMILUKADA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASI SUNNI
• IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM HITUNGAN THALAQ TERHADAP CERAI KHULU’
• PERCERAIAN MENGGUNAKAN SMS, EMAIL DAN FAKSIMILI DI MAHKAMAH SYARIAH DAERAH PONTIAN JOHOR MALAYSIA
• PENYAKIT AIDS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MELALUI FASAKH MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI JOHOR, MALAYSIA