LEGAL SERVICE FEE PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MONEY LAUNDERING DALAM SINKRONISASI UU ADVOKATDAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Abstraction: Legal service fee
as a reward to the given by law service a advocate inthe reality become a complicated
study areapunish when relating tomoney laundering crimes, analyse incrime
sector expected to give important information hithow ought to be legal service
fee in theperspective of law when impinging with money laundering law. Tread on
perpective rule of criminal law, is one can hit by crime sanction as law subjectto
thea regulation of invitation constituted with unwritten norm "no crime
without fault". Elementary this barbed sliver ably responsibility someone
to the deed which have done of. On that account when solutionconcerning
advocate accepting is legal service fee to the law service whichhe give to
client which is doing an injustice defendant wash of money, must also be tested
and studied to use parameter of existence ofmistake (liability based on fault)
and abilityofresponsibility (criminal responsibility). Based on both of test
indicator can be known that, the result of research yield conclusion of
advocate accepting is legal service fee do not includinglaw subject (adresat)
ofmoney launderinglaw.
Keywords: legal service fee,
money laundering, advocate
Penulis: Muhammad Rustamaji
Kode Jurnal: jphukumdd070038
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2007
- MEKANISME DAN MASALAH-MASALAH KRUSIAL YANG DIHADAPI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
- PENJAMINAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN
- PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA REFORMASI - Kajian Studi Hukum Progresif, Gerakan Tani Landreform sebagai Basis Dukungan Kandidat Kepala Daerah pada Pemilukada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah
- OTONOMI DAERAH DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
- IMPLIKASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
- MODAL SOSIAL DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
- PEMBERANTASAN KORUPSI di INDONESIA, APA PERAN MEDIA?
- MINUS MARGIN BUKAN MASALAH HUKUM?
- PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI DESA GEMAWANG KECAMATAN JAMBU KABUPATENSEMARANG
- Hukum Dan Partisipasi Publik Dalam Pemberantasan Korupsi
- UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF ETIKA LINGKUNGAN
- PRAKTIK MUSYARAKAH PADA UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH UNIT USAHA OTONOM KOPERASI SERBA USAHA SINAR MENTARI DI KARANGANYAR-JAWATENGAH
- PENANGANAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TlDAK SEHAT (Suatu Kajian dari Aspek Sejarah dan Peran KPPU)
- MENYOROT KEDUDUKAN DAN FUNGSI MRP (MAJELIS RAKYAT PAPUA) DALAM OTONOMI KHUSUS Dl PAPUA
- KETERPADUAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
- KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KENDALI PEMBENTUKAN PENGADILAN PENGADILAN KHUSUS Dl INDONESIA
- IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN RELASINYA DENGAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA (Studi Kasus Di Majelis Ta'lim Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)
- IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dl KOTA MADIUN (Kajian Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)
- IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL MELALUI FORUM WTO
- UPAYA-UPAYA BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA
- SRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR OLEH PEMERINTAH INDONESIA (Analisis Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982)
- PERLINDUNGAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL (HKI) VARIETAS TANAMAN OBAT Dl GUNUNG LAWU WILAYAH KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
- PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER SEBAGAI KEJAHATAN EKONOMIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL