PENANGANAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TlDAK SEHAT (Suatu Kajian dari Aspek Sejarah dan Peran KPPU)
Abstract: The problem of this
research is how is the history of the law of business competition in abroad,
how is the history of the law of business competition in Indonesia?, how is the
role of KPPU in solving a business competition dispute? This reseearch is aimed
at collectingdata related to the history ofthe law of business competition in
abroad, specially in Indonesia and also related to the role of KPPUin solving
the matter. This is a normative law research, specified to the history of law
since it has tried to present the history of the law of business competition
from abroad to Indonesia. For which, it Is also a descriptive research.
Itssource of data Is from printed documents (library study) using primary,
secondary and tertiary law materials that have been analyzed In the light of
deduction logics.From this research it can be con cluded thatthe historyof the
law of business competition was begun In English continuedto Unietd States, Japan
and Canada. In Indonesia, It has begin by 1984industrial act, article 382 of
criminal code (KUHP), 1995 Incorporated Act and UU No. 5, 1999 on a prohibition
of monopoly practice and unfair business competition. The role of KPPU in
solving a dispute can be driven by a complain from businessman, society or
KPPU's finding.
Keywords: a conflict on
business competition, monopoly, KPPU
Penulis: Jamal Wiwoho
Kode Jurnal: jphukumdd070040
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2007
- MEKANISME DAN MASALAH-MASALAH KRUSIAL YANG DIHADAPI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
- PENJAMINAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN
- PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA REFORMASI - Kajian Studi Hukum Progresif, Gerakan Tani Landreform sebagai Basis Dukungan Kandidat Kepala Daerah pada Pemilukada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah
- OTONOMI DAERAH DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
- IMPLIKASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
- MODAL SOSIAL DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
- PEMBERANTASAN KORUPSI di INDONESIA, APA PERAN MEDIA?
- MINUS MARGIN BUKAN MASALAH HUKUM?
- PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI DESA GEMAWANG KECAMATAN JAMBU KABUPATENSEMARANG
- Hukum Dan Partisipasi Publik Dalam Pemberantasan Korupsi
- UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF ETIKA LINGKUNGAN
- PRAKTIK MUSYARAKAH PADA UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH UNIT USAHA OTONOM KOPERASI SERBA USAHA SINAR MENTARI DI KARANGANYAR-JAWATENGAH
- MENYOROT KEDUDUKAN DAN FUNGSI MRP (MAJELIS RAKYAT PAPUA) DALAM OTONOMI KHUSUS Dl PAPUA
- LEGAL SERVICE FEE PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MONEY LAUNDERING DALAM SINKRONISASI UU ADVOKATDAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- KETERPADUAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
- KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KENDALI PEMBENTUKAN PENGADILAN PENGADILAN KHUSUS Dl INDONESIA
- IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN RELASINYA DENGAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA (Studi Kasus Di Majelis Ta'lim Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)
- IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dl KOTA MADIUN (Kajian Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)
- IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL MELALUI FORUM WTO
- UPAYA-UPAYA BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA
- SRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR OLEH PEMERINTAH INDONESIA (Analisis Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982)
- PERLINDUNGAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL (HKI) VARIETAS TANAMAN OBAT Dl GUNUNG LAWU WILAYAH KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
- PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER SEBAGAI KEJAHATAN EKONOMIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL