PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP FOTO BUGIL ARTIS ANJASMARA YANG FENOMENAL DALAM RANGKA MEMBERANTAS PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DI INDONESIA

SARI: This research aim to to know how applying punish punishedly to nakedphoto case artist Anjasmara which that fenomenal and to know with the effective the case Anjasmara handling can give the contribution to eradication ofpornography andpornoaksi in Indonesia. This research is including research type is non doktrinal (sosiologis) with the method qualitative having the character of descriptive. Data usedin this research cover the data ofprimary and data sekunder. Primary data obtained from responderbyinterview directly with resource person in kejaksanaan ofCountryJakarta Centerthe.  ResponderDetermination by purposive sampling with resource person in kejaksanaan ofCountryJakarta Centerthe. ResponderDeter mination bypurposive sampling. Analyse the data with the technique qualitative teoriticaiinterpretatifthat is analysis with giving interpretation todata gathered pursuant tobasisfor theoryas framework think oron the contrary. Afteran analysis obtained conclusion that applying criminallawto nakedphoto caseAnjasmara which the fenomenal in the reality notyeteffective though asaccording to procedure punish that isso there society report in this caseFP (Front ofIslam Advocate) to glorious polda metro and ditindaklanjuti remain to in the end there no anypenalization which dikenaan this case. This matterbecause existing orderin the reality not yet can ensnare the perpetrator under the cloak of not fulfilled the elements of this and pornoaksi pornographyenable because besides there isno special UU about anti pornography and pornoaksi. Even so there newly RUU-and in the reality in the definition ofpornography and pomoaksi still unclear latenthen from its law enforcer alot technological domination its photography still lessso that difficulty in making morethananything else disinyalir there oknum.

Keywords: Pornografi and Pomoaction

Penulis: Gayatri Dyah Suprobowati

Kode Jurnal: jphukumdd080100

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2008

• PROFESIONALISME DOKTER DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
• Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis
• KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Komparasi antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Ketentuan dalam Fikih Islam)
• PERJANJIAN JUAL BELI FIKTIF SEBAGAI TRIK PENCAIRAN KREDIT DENGAN SISTEM JAMINAN FIDUSIA
• ADOPSI MENURUT STAATSBLAD 1917 NO. 129 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT
• PERANG, HUKUM HUMANITER, DAN PERKEMBANGAN INTERNASIONAL
• PELAKSANAAN GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PEMERINTAH DALAM KASUS KERUSAKAN JALAN DI JALUR PANTURA
• LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 42 TAHUN 1999
• PERANAN NEGARA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA
• AMBIVALENSI SISTEM PEMBUKTIAN-DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGANUKLIRAN
• PILIHAN HUKUM MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS DI PEKALONGAN
• PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN KOTA DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
• KECENDERUNGAN SARJANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERDAMPAK RENDAHNYA MINAT BERWIRAUSAHA DI EKS KARESIDENAN PEKALONGAN
• UNIFIKASI DALAM PLURALISME HUKUM TANAH DI INDONESIA (REKONSTRUKSI KONSEP UNIFIKASI DALAM UUPA)
• PENDEKATAN SISTEM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
• HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MENURUT PERUBAHAN UUD 1945
• KEBERADAAN REGULASI DESAIN INDUSTRI BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAIN DI BALI
• VICTIMISASI KRIMINAL TERHADAP PEREMPUAN
• STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE, SUATU HARAPAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA
• PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
• TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 MENGENAI SUARA TERBANYAK DALAM RANGKA PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT
• PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU)
• TINJAUAN YURIDIS PELIBATAN ANAK-ANAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
• ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL DINAS DPRD SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILU
• PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN JENIS PELANGGARANNYA