POLITIK PLURALISME HUKUM DALAM HUKUM UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KE HAKIMAN: KAJIAN TERHADAP PENGAKUAN HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Abstrak: Suatu kenyataan bahwa di Indonesia tidak hanya berlaku hukum tertulis yang didukung oleh kekuasaan (state law), tetapi juga berlaku hukum tidak tertulis (non state law). Politik hukum yang menganut unifikasi danmemberiakukan sentralisme hukum merupakan politik pengingkaran (the political ofignorance) fakta pluralisme hukum. Politik hukum Undang Undang Kekuasaan kehakiman yang berlaku selama ini tidak secarategas mengakui hukum tidak tertulis, karena sekalipun ada pengakuan masih sumir dan mengambang. Sekalipun UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman menganut politik pluralisme hukum dan mengakui hukum tidak tertulis tetapimasihsamar-samar (pluralisme hukum yanglemah), yangberakibat adanya dominasi hukum negara dan hukum tidak terulis hanya menjadi pelengkap hukum negara. Politik hukum Undang Undang kekuasaan kehakiman kedepan idealnya tidak dibuat bersyarat dengan menganut politik pluralisme hukum yangkuat, sehinggadapat mengakomodasi pluralisme hukum dalam masyarakat.

Kata Kunci: pluralisme hukum, kekuasaan kehakiman, hukum tidak tertulis

Penulis: Mohammad Jamin

Kode Jurnal: jphukumdd110109

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2011

• PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
• KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERANNYA TERHADAP SISTEM EKONOMI PASAR
• KONTRADIKTIF SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PAJAK
• POLA PEMBERATAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS
• PENETAPAN MASA JABATAN JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PENETAPAN JABATAN PEJABAT NEGARA
• RADIKALISME ISLAM DAN PERADILAN: PENGAKOMODASIAN HAK-ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN KOMANDO JIHAD DI INDONESIA
• POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
• KETAATAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTI FILSAFAT HUKUM
• KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI
• PARADIGMA BARU PEMBENTUKAN DAN ANALISIS PERATURAN DAERAH (STUDI ATAS PERDA PELAYANAN PUBLIK DAN PERDA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)
• KEDUDUKAN QANUN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DAN MEKANISME PENGAWASANNYA
• THE ESSENTIAL OF THE 1945 CONSTITUTION AND THE AGREEMENT OF THE AMENDMENT OF THE 1945 CONSTITUTION: A COMPARISON OF THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT
• PENGGESERAN ASPEK HUKUM PUBLIK KE ASPEK HUKUM PRIVAT (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA)
• ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
• STRATEGI PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS HUKUM LOKAL DI ENAM KOMUNITAS ADAT DAERAH BENGKULU
• HAKEKAT KEADAAN DARURAT NEGARA (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
• KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
• METODE KONSOLIDASI TANAH UNTUK PENGADAAN TANAH YANG PARTISIPASIF DAN PENATAAN RUANG YANG TERPADU
• PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN TRANSNASIONAL
• PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
• PENYEBAB SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI BENGKULU)
• PENGARUH ALIRAN-ALIRAN FALSAFAT PEMIDANAAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA NASIONAL