PRAKTIK MUSYARAKAH PADA UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH UNIT USAHA OTONOM KOPERASI SERBA USAHA SINAR MENTARI DI KARANGANYAR-JAWATENGAH

SARI: This research aims to a. find out how is the implementation of partnership agreementin Syariah Lon Saving Unit of Autonomous Enterprise Unit in Sinar Mentari Multi Business Cooperation, Karanganyan b. find out society's reasons or motivations becomingcustomersof the Syariah Lon-Saving Unit ofAutono mousEnterprise Unit in Sinar Mentari Multi BusinessesCooperation; c. find outthe ways orefforst taken to solve theproblems, ifthere is anydispute in thepartnership agreement  etweencooperation partyand its customers. Theresearch employs normative juridical and sociological / empirical juridical approach. The data used are primary and secondary data. Techniques of collecting data employed are interview; questionaire for the customer andlibrary observation. Following are the results of the research: a. The partnership agreementbetweencooperation partyanditscustomers isconducted in the form ofwritten one involving mnagementoftherights andobligation ofthecooperation as wellas its customers; stipulation of guarantee object; theamount ofprofit sharing for thecooperation partyas well as itscustomers andso on; b.Most ofpeopleareinterested in becoming thecustomers ofthe Syariah Lon-Saving Unit ofAutonomous Enterprise Unit in Sinar Mentari Multi Businessses Cooperation becauseofits easy procedure, that ac cording to thecustomers, itis more flexible  andnotcomplicated, transaction based onthe Syariah Islam systemismore comfortable psychologically; borrowingmoney through profit sharing systemismore appro priate than interest system or others; c. If there amy problems/obstruction, firstly cooperation party will attempt to solve the problems in family atmosphere/peacefully orplan to adhere a warning boardonthe wall. Whenthisis not successful, thus, it will use jurisdiction way. Since Religion Courtstilldo not have an authority tosolve some dispute regarding with businessandloaning, andIndonesian Muamalah Arbitration Boardis stillnot established in  Karanganyar, the completion lawfully inregency courtis preferred, i.e. in Regency Courtof Karanganyar.

Key Words: Partnership, profitsharingsystem, cooperation

Penulis: Agus Rianto

Kode Jurnal: jphukumdd070041

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2007

• MEKANISME DAN MASALAH-MASALAH KRUSIAL YANG DIHADAPI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
• PENJAMINAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN
• PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA REFORMASI - Kajian Studi Hukum Progresif, Gerakan Tani Landreform sebagai Basis Dukungan Kandidat Kepala Daerah pada Pemilukada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah
• OTONOMI DAERAH DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
• IMPLIKASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG
• ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
• MODAL SOSIAL DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
• PEMBERANTASAN KORUPSI di INDONESIA, APA PERAN MEDIA?
• MINUS MARGIN BUKAN MASALAH HUKUM?
• PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI DESA GEMAWANG KECAMATAN JAMBU KABUPATENSEMARANG
• Hukum Dan Partisipasi Publik Dalam Pemberantasan Korupsi
• UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF ETIKA LINGKUNGAN
• PENANGANAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TlDAK SEHAT (Suatu Kajian dari Aspek Sejarah dan Peran KPPU)
• MENYOROT KEDUDUKAN DAN FUNGSI MRP (MAJELIS RAKYAT PAPUA) DALAM OTONOMI KHUSUS Dl PAPUA
• LEGAL SERVICE FEE PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MONEY LAUNDERING DALAM SINKRONISASI UU ADVOKATDAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
• KETERPADUAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
• KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KENDALI PEMBENTUKAN PENGADILAN PENGADILAN KHUSUS Dl INDONESIA
• IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN RELASINYA DENGAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA (Studi Kasus Di Majelis Ta'lim Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dl KOTA MADIUN (Kajian Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)
• IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL MELALUI FORUM WTO
• UPAYA-UPAYA BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA
• SRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR OLEH PEMERINTAH INDONESIA (Analisis Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982)
• PERLINDUNGAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL (HKI) VARIETAS TANAMAN OBAT Dl GUNUNG LAWU WILAYAH KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
• PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER SEBAGAI KEJAHATAN EKONOMIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL