PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP PENERAPAN PASAL 59 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARANTANAH MENGENAI PENGAMBILAN SUMPAH DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI (STUDI KASUS KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA)
ABSTRACT: Dalam Penerepan
Pasal tersebut yang menimbulkan masalah dimasyrakat yang dimana penerapan pasal
terserbut bersifat objektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk
mengetahui kedudukan sumpah terhadap penerbitan sertipikat pengganti dan untuk
mengetahui impilikasi hukum terhadap penerapan Pasal 59 Ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode analisis data
yang digunakan dalam penulisan ini adalah Deskriptif-Kualitatif yang di Kualitatifkan artinya menganalisis
dan memberikan gambaran apa yang di peroleh penulis dari lapangan yang diambil
dari metode pengumpulan data, kemudian data-data yang di peroleh di lapangan
tadi dianalisis dan diberikan gambaran sesuai dengan data hasil kajian pustaka
serta data-data dari lapangan tadi baik itu dari hasil observasi, dan
wawancara.
Berdasarkan penelitian, peneliti menyarankan agar pengawasan dalam
retribusi ditingkatkan dan harus adanya perubahan peraturan daerah yang baru.
Kata Kunci: Pengambilan
Sumpah, Penerbitan Sertipikat Pengganti
Penulis: Fadlian Nur
Kode Jurnal: jphukumdd130459
