PROBLEMATIKA PENERAPAN PROSENTASE DOWN PAYMENT (UANG MUKA) SEBESAR 20% PADA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NOMOR 43/PMK.010/2012 TENTANG UANG MUKA PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN)
Abstrak: Tingginya tingkat kebutuhan akan
barang-barang konsumtif di satu pihak, dan terbatanya kemampuan atau daya beli
dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai di lain pihak membuat
lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak diminati oleh mayarakat, sehingga
membuat lembaga pembiayaan konsumen (consumer finance) meskipun masih terbilang
muda usianya namun cukup aktif berperan dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia.
Salah satunya yaitu PT. Federal International Finance Cabang Palur yang
merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang
pembiayaan konsumen. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian
kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui perubahan prosentase down payment (uang muka) sebesar
20% pada kredit kendaraan bermotor.
Konsumen pada perusahaan tersebut merupakan perjanjian hutang piutang
antara pihak PT. Federal International Finance Cabang Palur dan pihak konsumen,
dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut
dilakukan berdasarkan atas kepercayaan. Lembaga pembiayaan konsumen merupakan
alternatif guna memperoleh barang-barang kebutuhan konsumen, yang tidak mampu
dibeli secara tunai oleh masyarakat dengan daya beli yang terbatas.
Penulis: Anindya Mutiara, Ida
Fatmawati, Indah Permatasari
Kode Jurnal: jphukumdd130491

Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2013
- PENYALURAN KREDIT PADA BANK ACEH
- PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
- EKSISTENSI SEKRETARIS DPR KABUPATEN DALAM MENDUKUNG PENGUATAN LEMBAGA DPR KABUPATEN (Suatu Penelitian Di DPR Kabupaten Aceh Tengah)
- FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR
- PEMODELAN DAN SIMULASI PERPINDAHAN PANAS PADAKOLEKTOR SURYA PELAT DATAR
- BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA
- FUNGSI KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH BARAT
- UANG TUTUP BABAH SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA DALAM MASYARAKAT GAYO
- INDEPENDENSI JAKSA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
- LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Islam)
- STUDI PERBANDINGAN TENTANG KONSEP PERZINAAN MENURUT KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM
- IMPLEMENTASI PERATURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN GAMPONG DI KOTA SABANG
- KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
- MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
- PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PROVINSI ACEH
- PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI PADA SAAT MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
- PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)
- DINAMIKA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
- KEDUDUKAN BUMN PERSERO SEBAGAI SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KAITANNYA DENGAN PEMISAHAN KEUANGAN NEGARA PADA PERMODALAN BUMN
- STRATEGI HUKUM DAN PENERAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH DI SUMATERA SELATAN
- GENDER DAN KORUPSI (PENGARUH KESETARAAN GENDER DPRD DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA)
- DIALEKTIKA ANTARA ALIRAN HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM ISLAM
- LEGAL AID SCHEME IN INDONESIA: BETWEEN THE POLICY AND THE IMPLEMENTATION
- PEMBERIAN LEGAL STANDING KEPADA PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DALAM USUL PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
- THE ROLE OF THE HOST STATE TO THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIOLATION DONE BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS