UPAYA-UPAYA BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA
Abstract: This research aim to
to know the executionof observationand efforts[of] Indonesia Bankinovercom ing
Money Wash, besides also to know the resistances and way to overcome the
resistance based on LIU Bank Indonesia.Problems lifted in this research are (
1) How is the observation of Indonesia bank in overcoming moneylaundering ?(2)
How isthe efforts ofIndonesian Bank in overcoming moneylaundering ? (3) Whatare
the resistance of Indonesia Bank overcoming money laundering andhow are the
waysout of? In line withthe target and problems, This method ofreserach use
social/nondoctrinalresearch method with interaksional/micro approach. Analysis
used is qualitative. This Research type has non doctrinal character, With
method paradigm qualitative, inprinciple the analysis conducted withdata onstructioninto a circularopinion with
searching, reducing and analysing data to yield conclusion. From this research
is concluded that: (1) Observation execution to doing aninjustice this
defalcating is supported by through system, strategy, basis for operational,
observation mechanism enabling to detectearly (2) The preventif efforts are
conducted by Indonesian Bank Branch Surakarta in overcoming money laundering
are tight observation andrepair the administratif system, give full support to
Know Your Customer Principal (3) The resistances come from internal and
external, Meanwhile the way to overcome the resistance with oherent observation and execute various
training.
Keywords: Money Laundering,
Bank, Efforts
Penulis: Pujiyono
Kode Jurnal: jphukumdd070032
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2007
- MEKANISME DAN MASALAH-MASALAH KRUSIAL YANG DIHADAPI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
- PENJAMINAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN
- PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA REFORMASI - Kajian Studi Hukum Progresif, Gerakan Tani Landreform sebagai Basis Dukungan Kandidat Kepala Daerah pada Pemilukada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah
- OTONOMI DAERAH DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
- IMPLIKASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
- MODAL SOSIAL DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
- PEMBERANTASAN KORUPSI di INDONESIA, APA PERAN MEDIA?
- MINUS MARGIN BUKAN MASALAH HUKUM?
- PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI DESA GEMAWANG KECAMATAN JAMBU KABUPATENSEMARANG
- Hukum Dan Partisipasi Publik Dalam Pemberantasan Korupsi
- UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF ETIKA LINGKUNGAN
- PRAKTIK MUSYARAKAH PADA UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH UNIT USAHA OTONOM KOPERASI SERBA USAHA SINAR MENTARI DI KARANGANYAR-JAWATENGAH
- PENANGANAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TlDAK SEHAT (Suatu Kajian dari Aspek Sejarah dan Peran KPPU)
- MENYOROT KEDUDUKAN DAN FUNGSI MRP (MAJELIS RAKYAT PAPUA) DALAM OTONOMI KHUSUS Dl PAPUA
- LEGAL SERVICE FEE PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MONEY LAUNDERING DALAM SINKRONISASI UU ADVOKATDAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- KETERPADUAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
- KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KENDALI PEMBENTUKAN PENGADILAN PENGADILAN KHUSUS Dl INDONESIA
- IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN RELASINYA DENGAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA (Studi Kasus Di Majelis Ta'lim Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)
- IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dl KOTA MADIUN (Kajian Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)
- IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL MELALUI FORUM WTO
- SRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR OLEH PEMERINTAH INDONESIA (Analisis Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982)
- PERLINDUNGAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL (HKI) VARIETAS TANAMAN OBAT Dl GUNUNG LAWU WILAYAH KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
- PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER SEBAGAI KEJAHATAN EKONOMIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL