BENTUK GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

ABSTRAK: Berbagai  macam  kejahatan  merupakan  suatu  gejala  yang  terjadi  di  masyarakat, salah satu  kejahatan yang terjadi ialah kejahatan  perkosaan. Tujuan dari penulisan makalah ini  ialah  untuk  mengetahui  penyebab  seseorang  menjadi  korban  dan  ganti  kerugian  yang dapat  diperoleh  korban  tindak  pidana  perkosaan. Dengan  metode  normatif  yaitu  dengan melakukan  pendekatan  perundang-undangan  akan  mengkaji  kekaburan  norma  terhadap bentuk  ganti  kerugian  dari  korban  tersebut.  Korban  tindak  pidana  perkosaan  dapat diakibatkan oleh pengaruh dirinya sendiri. Ganti  kerugian  korban tindak pidana perkosaan ini  berupa  materiil maupun immaterial.  Sehingga  dapat disimpulkan,  antara tindak pidana perkosaan  dan  korbannya  tidak  dapat  dipisahkan,  dimana  yang  biasanya  menjadi  korban tindak  pidana  perkosaan  adalah  seorang  wanita.  Ganti  kerugian  ini  dapat  diajukan  oleh korban  tindak  pidana  perkosaan  melalui  LPSK.  Ganti  kerugian  yang  diutamakan  terlebih dahulu adalah ganti kerugian immateriil berupa rehabilitasi psiko-sosial.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Korban, Perkosaan, Viktimologi

Penulis: I Gusti Ayu Christiari, A.A. Sri Utari

Kode Jurnal: jphukumdd140222

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2014

• DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
• TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENGAMANAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA DAN IMPLEMENTASINYA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1390K/Pid.Sus/2011
• Modus Operandi dan Cara Pembuktian Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Pwk)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi; Putusan Mahkamah Agung No. 2585 K/pid.Sus/2010)
• Peranan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau sebagai salah satu sumber penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009)
• FUNCTIONS OF CRIMINAL PROSECUTION AS A CONDITIONAL EXECUTOR ( STATE ATTORNEY SIJUNJUNG )
• PRE- TRIAL OF ONE OF RESISTANCE By investigators
• MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
• House Sale Agreement Between Buyer And Seller In PT Bumi Swarna Dwipa
• MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
• PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI POLRESTA PADANG
• KAJIAN YURIDIS MOU 1974 INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MELINDUNGI HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DI PERAIRAN PULAU PASIR (ASHMORE REEF) MENURUT UNCLOS III 1982
• PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDY DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG)
• PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN TONASE TRUK DI KOTA PADANG
• IMPLEMENTATION OF ON INVESTIGATION INTO THE THEFT OF MONEY THROUGH THE AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) BY POLICE JURISDICTION POLRES TANAH DATAR
• Mekanisme Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Laing Solok)
• PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BUNGUS TELUK KABUNG
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERPORN DI INDONESIA
• Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat)
• KAJIAN NORMATIF PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Bp Migas)
• PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
• EFEKTIFITAS KODE ETIK PROFESI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA
• KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFFICKING IN PERSON DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK (CONVENTION on THE RIGHTS of THE CHILD) 1989 dan IMPLEMENTASINYA di INDONESIA
• TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DIKANTOR NOTARIS ELI SATRIA, S.H. PADANG