PELAKSANAAN GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PEMERINTAH DALAM KASUS KERUSAKAN JALAN DI JALUR PANTURA

Abstract: Keberhasilan penegakan hukum akan berkaitan dan tidak hanya bertumpu pada produk undang-undangnya tapi juga terletak pada kemampuan agar aparat penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat pada undang-undang yang ada. Penegakan hukum dalam hal ini dapat dilakukan melalui instrumen Hukum Administrasi Negara ( HAN ), Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Class Action sebagai salah satu penegakan hukum Perdata. Class Action atau gugatan perwakilan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah orang untuk bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas gugatan class action untuk mempercepat perbaikan jalandi jalur pantura, disamping itu juga untuk mengetahui dampak ekonomis terhadap masyarakat di jalur pantura akibat kerusakan jalan sehingga terjadi gugatan class action. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian sekunder dan di dukung oleh pendekatan empiris. Sampel ditentukan secara purposive sampling dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pada pelaksanaannya keberadaan dan keberanian para pihak yang terlibat pada proses perwakilan sejak tahun 1997 sampai dengan 2002 memberikan kontribusi yang berarti bagi kehadiran dan penyempurnaan PERMA NO.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum tahu tentang class antion baik manfaat maupun akses dan prosedur pengajuan class action . Secara umum kerusakan jalan di jalur pantura ini mengganggu perekonomian masyarakat baik masyarakat umum, pengusaha angkutan umum maupun para pengusaha batik di Pekalongan . Gugatan class action tidak akan efektif karena masyarakat belum tahu tentang class action meskipun secara ekonomis mendorong masyarakat ingin mengajukan giugatan class action

Kata Kunci: Class Action, Kasus Kerusakan Jalan , Jalur Pantura

Penulis: Dwi Edi Wibowo, Yuniarti Yuniarti, Loso Loso

Kode Jurnal: jphukumdd080147

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2008

• PROFESIONALISME DOKTER DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
• Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis
• KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Komparasi antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Ketentuan dalam Fikih Islam)
• PERJANJIAN JUAL BELI FIKTIF SEBAGAI TRIK PENCAIRAN KREDIT DENGAN SISTEM JAMINAN FIDUSIA
• ADOPSI MENURUT STAATSBLAD 1917 NO. 129 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT
• PERANG, HUKUM HUMANITER, DAN PERKEMBANGAN INTERNASIONAL
• LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 42 TAHUN 1999
• PERANAN NEGARA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA
• AMBIVALENSI SISTEM PEMBUKTIAN-DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGANUKLIRAN
• PILIHAN HUKUM MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS DI PEKALONGAN
• PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN KOTA DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
• KECENDERUNGAN SARJANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERDAMPAK RENDAHNYA MINAT BERWIRAUSAHA DI EKS KARESIDENAN PEKALONGAN
• UNIFIKASI DALAM PLURALISME HUKUM TANAH DI INDONESIA (REKONSTRUKSI KONSEP UNIFIKASI DALAM UUPA)
• PENDEKATAN SISTEM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
• HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MENURUT PERUBAHAN UUD 1945
• KEBERADAAN REGULASI DESAIN INDUSTRI BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAIN DI BALI
• VICTIMISASI KRIMINAL TERHADAP PEREMPUAN
• STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE, SUATU HARAPAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA
• PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
• TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 MENGENAI SUARA TERBANYAK DALAM RANGKA PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT
• PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU)
• TINJAUAN YURIDIS PELIBATAN ANAK-ANAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
• ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL DINAS DPRD SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILU
• PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN JENIS PELANGGARANNYA