Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua

Edit
Abstract: Upaya efektivitas sumber-sumber pendapatannya, dimana sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah yang sekaligus merupakan komponen penting penerimaan kas negara dari sektor non migas. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk membangun kembali negara-bangsa Indonesia serta menjadi pendorong kearah keniscayaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih  (good governance and clean government). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi, Jenis Pajak dan Penggolongannya untuk Mengukur Kontribusi Parkir Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Buleleng, Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan angket. Responden terdiri atas 15 aparat Pemda, dan 15 masyarakat pemilik kendaraan roda dua yang disasar kebijakan dan pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi parkir kendaraan roda dua memberikan kontribusi pemasukan bagi kas daerah dalam upaya menunjang realisasi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Target dan realisasi PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2008 yaitu sebesar 96,76%, mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi sebesar 95,53%, Tahun 2010 (88,25%), kemudian mengalami peningkatan yang sangat baik sehingga mencapai 104,60% pada tahun 2011 dan 126,36% pada tahun 2012. Tingkat efektifitas parkir kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng pada tahun 2008 dan 2009 adalah dikategorikan efektif; tahun 2010 adalah dikategorikan cukup efektif; tahun 2011 dan 2012 adalah dikategorikan sangat efektif. Secara keseluruhan penerimaan retribusi parkir kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng tahun 2008-2012 menggambarkan kinerja yang baik.
Keywords: Levy; Vehicle Parking; Local Revenue
Penulis: I Gusti Ayu Purnamawati
Kode Jurnal: jphukumdd140172

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2014