PELANGGARAN HAK MORAL KARYA LAGU/MUSIK DAN REKAMAN SUARA DALAM PRAKTIK PENGGUNAAN HAK CIPTA
ABSTRAK: Tidak adanya
pengakuan secara eksplisit elemen Hak Moral dalam suatu karya lagu/musik dan
rekaman suara dalam rumusan
Hak Cipta, terbukti
memiliki dampak pelemahan sekaligus
pengabaian terhadap right of
paternity dan right of integrity. Sebaliknya, yang
menonjol dan mendapatkan
pengakuan serta habis-habisan diperjuangkan penegakannya
adalah Hak Ekonomi.
Potret kondisi seperti itu mencerminkan karakter
Hak Cipta sebagai
instrumen hukum yang economic
right heavy. Sementara itu, konsepsi
perlindungan Hak Cipta tak
mungkin dipisahkan dari kaidah-kaidah kultural dan norma-norma
kearifan lokal yang melekat dalam suatu karya lagu/musik dan rekeman suara.
Namun, dari sedemikian banyak kasus pelanggaran Hak Moral dalam
suatu karya lagu/musik
dan rekaman suara
yang diulas, ternyata
lebih dimaknai sekedar sebagai pelanggaran etika. Tujuan dari penulisan
ini adalah disamping untuk mengetahui bentuk pelanggaran Hak Moral terhadap
suatu karya lagu/musik dan rekaman
suara, yaitu berupa
pelanggaran Hak Integritas
dan Hak Atribusi.
Tujuan lainnya adalah mengetahui upaya dan langkah penegakan hukum yang
dapat dilakukan dalam penegakan Hak
Moral yang sudah
mulai terabaikan dan
kalah penegakannya dengan Hak
Ekonomi suatu karya
lagu/musik dan rekaman
suara yang dapat
diatasi dengan beberapa upaya
seperti memperkuat kelembagaan
hak cipta, sosialisasi
dan peningkatan kesadaran hukum masyrakat, dan penindakan hukum terhadap
pelanggaran hak moral.
Penulis: I Gusti Putu Andre
Pratista, Ida Ayu Sukihana
Kode Jurnal: jphukumdd140183

Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2014
- DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
- TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENGAMANAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA DAN IMPLEMENTASINYA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU
- Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1390K/Pid.Sus/2011
- Modus Operandi dan Cara Pembuktian Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Pwk)
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi; Putusan Mahkamah Agung No. 2585 K/pid.Sus/2010)
- Peranan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau sebagai salah satu sumber penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009)
- FUNCTIONS OF CRIMINAL PROSECUTION AS A CONDITIONAL EXECUTOR ( STATE ATTORNEY SIJUNJUNG )
- PRE- TRIAL OF ONE OF RESISTANCE By investigators
- MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
- House Sale Agreement Between Buyer And Seller In PT Bumi Swarna Dwipa
- MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
- PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI POLRESTA PADANG
- KAJIAN YURIDIS MOU 1974 INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MELINDUNGI HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DI PERAIRAN PULAU PASIR (ASHMORE REEF) MENURUT UNCLOS III 1982
- PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDY DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG)
- PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN TONASE TRUK DI KOTA PADANG
- IMPLEMENTATION OF ON INVESTIGATION INTO THE THEFT OF MONEY THROUGH THE AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) BY POLICE JURISDICTION POLRES TANAH DATAR
- Mekanisme Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Laing Solok)
- PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BUNGUS TELUK KABUNG
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERPORN DI INDONESIA
- Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat)
- KAJIAN NORMATIF PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Bp Migas)
- PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
- EFEKTIFITAS KODE ETIK PROFESI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA
- KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFFICKING IN PERSON DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK (CONVENTION on THE RIGHTS of THE CHILD) 1989 dan IMPLEMENTASINYA di INDONESIA
- TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DIKANTOR NOTARIS ELI SATRIA, S.H. PADANG