PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PENCEMARAN AIR SUNGAI DI KOTA DENPASAR AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH SABLON

ABSTRAK:  Judul  dari  penelitian  hukum  ini  adalah  Penegakan  Hukum  Dalam  Pencegahan Pencemaran  Air  Sungai  Di  Kota  Denpasar  Akibat  Pembuangan  Limbah  Sablon.Penegakan hukum  lingkungan  adalah  ditujukan  kepada  upaya  pencegahan  terjadinya  pencemaran  dan perusakan  lingkungan.Penegakan  hukum  lingkungan  bertujuan  untuk  menghukum  pelaku pencemaran  dan  perusakan  lingkungan.Penggunaan  hukum  administrasi  dalam  penegakan hukum lingkungan mempunyai dua upaya pencegahan terhadap pencemaran air sungai, yaitu upaya  preventif  dan  upaya  represif.Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui penegakan  hukum  lingkungan  dan  penerapan  sanksi  administrasi  terhadap  pelaku pencemaran  air  sungai  di  Kota  Denpasar  dan  mengetahui  upaya  pemerintah  Kota  Denpasar dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran  air  sungai.Jenis  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  mengumpulkan  data  sekunder  dan  data  primer.Jenis  pendekatan  yang digunakan  adalah  pengumpulan  data  dari  lapangan  diperoleh  dari  wawancara  dan  studi kepustakaan.Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  penegakan  hukum  yang  masih lemah, karena  dalam  penegakan  hukumnya  masih  menemukan  banyak  kendala.Penegakan hukum  administrasi  dianggap  efektif  dalam  pencegahan  pencemaran  air  sungai.Upaya pemerintah  Kota  Denpasar  adalah  berupa  upaya  preventif  yaitu  pemerintah  melakukan penyuluhan  dan  pembinaan  kepada  masyarakat  atau  pengusaha  industri,  dan  upaya  represif yaitu  pemerintah  Kota  Denpasar  melakukan  tindakan  terhadap  pengusaha  sablon  yang melakukan pencemaran air sungai dengan mengeluarkan Surat Peringatan hingga pencabutan izin usaha.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Upaya Pencegahan, Pencemaran, Lingkungan

Penulis: Fitri Indrawati

Kode Jurnal: jphukumdd140180

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2014

• DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
• TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENGAMANAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA DAN IMPLEMENTASINYA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1390K/Pid.Sus/2011
• Modus Operandi dan Cara Pembuktian Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Pwk)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi; Putusan Mahkamah Agung No. 2585 K/pid.Sus/2010)
• Peranan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau sebagai salah satu sumber penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009)
• FUNCTIONS OF CRIMINAL PROSECUTION AS A CONDITIONAL EXECUTOR ( STATE ATTORNEY SIJUNJUNG )
• PRE- TRIAL OF ONE OF RESISTANCE By investigators
• MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
• House Sale Agreement Between Buyer And Seller In PT Bumi Swarna Dwipa
• MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
• PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI POLRESTA PADANG
• KAJIAN YURIDIS MOU 1974 INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MELINDUNGI HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DI PERAIRAN PULAU PASIR (ASHMORE REEF) MENURUT UNCLOS III 1982
• PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDY DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG)
• PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN TONASE TRUK DI KOTA PADANG
• IMPLEMENTATION OF ON INVESTIGATION INTO THE THEFT OF MONEY THROUGH THE AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) BY POLICE JURISDICTION POLRES TANAH DATAR
• Mekanisme Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Laing Solok)
• PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BUNGUS TELUK KABUNG
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERPORN DI INDONESIA
• Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat)
• KAJIAN NORMATIF PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Bp Migas)
• PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
• EFEKTIFITAS KODE ETIK PROFESI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA
• KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFFICKING IN PERSON DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK (CONVENTION on THE RIGHTS of THE CHILD) 1989 dan IMPLEMENTASINYA di INDONESIA
• TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DIKANTOR NOTARIS ELI SATRIA, S.H. PADANG