PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN KOTA DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Abstract: Seluruh lapisan
masyarakat mempergunakan alat transportasi terutama angkutan kota, dengan
adanya angkutan kota dapat memperlancar kegiatan di dalam masyarakat baik dalam
mencari nafkah maupun kegiatan lainnya yang sangat membutuhkan sarana angkutan.
Di dalam perkembangannya kegiatan usaha di bidang angkutan kota mempunyai
dampak yang sangat kompleks , dampak tersebut adalah mengenai pelayanan
angkutan kota terhadap konsumen atau penumpang dalam ini bisa perorangan atau
kelompok. Pelayanan terhadap konsumen menyangkut tentang hak konsumen untuk
mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam memakai jasa angkutan kota
melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam penggunaan jasa angkutan kota
yaitu pengguna jasa atau konsumen dan perusahaan angkutan. Buruknya sistem
angkutan kota yang dikeluhkan oleh konsumen itu menyangkut beberapa hal
diantaranya seperti tempat duduk sesak, penumpang yang bergelantungan di pintu,
ketidakpedulian awak angkutan kota terhadap nasib penumpang bila ada musibah
termasuk tindakan kriminal angkutan kota.
Penulis: Dwi Edi Wibowo
Kode Jurnal: jphukumdd080142
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2008
- PROFESIONALISME DOKTER DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
- Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis
- KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Komparasi antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Ketentuan dalam Fikih Islam)
- PERJANJIAN JUAL BELI FIKTIF SEBAGAI TRIK PENCAIRAN KREDIT DENGAN SISTEM JAMINAN FIDUSIA
- ADOPSI MENURUT STAATSBLAD 1917 NO. 129 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT
- PERANG, HUKUM HUMANITER, DAN PERKEMBANGAN INTERNASIONAL
- PELAKSANAAN GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PEMERINTAH DALAM KASUS KERUSAKAN JALAN DI JALUR PANTURA
- LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 42 TAHUN 1999
- PERANAN NEGARA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA
- AMBIVALENSI SISTEM PEMBUKTIAN-DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGANUKLIRAN
- PILIHAN HUKUM MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS DI PEKALONGAN
- KECENDERUNGAN SARJANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERDAMPAK RENDAHNYA MINAT BERWIRAUSAHA DI EKS KARESIDENAN PEKALONGAN
- UNIFIKASI DALAM PLURALISME HUKUM TANAH DI INDONESIA (REKONSTRUKSI KONSEP UNIFIKASI DALAM UUPA)
- PENDEKATAN SISTEM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
- HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MENURUT PERUBAHAN UUD 1945
- KEBERADAAN REGULASI DESAIN INDUSTRI BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAIN DI BALI
- VICTIMISASI KRIMINAL TERHADAP PEREMPUAN
- STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE, SUATU HARAPAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA
- PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
- TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 MENGENAI SUARA TERBANYAK DALAM RANGKA PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT
- PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU)
- TINJAUAN YURIDIS PELIBATAN ANAK-ANAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
- ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL DINAS DPRD SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILU
- PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN JENIS PELANGGARANNYA