PENYELESAIAN PERKARA OLEH LEMBAGA ADAT MENGENAI PERKELAHIAN ANTAR SESAMA KRAMA DESA YANG TERJADI DI DESA PAKRAMAN SARASEDA

ABSTRACT: Penyelesaian perkara oleh lembaga adat mengenai perkelahian antar sesama  krama desa  yang  terjadi  di  Desa  Pakraman  Saraseda.  Ditulis  dengan  tujuan  untuk  mengetahui eksistensi yuridis kewenangan desa pakraman  serta tata cara penyelesaian kasus adat yang terjadi  dilingkungan  wilayah  desa  pakraman.  Permasalahan  yang  timbul  adalah,  apakah penyelesaian  perkara  tersebut  telah  mencerminkan  asas  musyawarah  mufakat  dalam penerapannya, sehingga dalam prakteknya diharapkan dapat mengembalikan terganggunya keseimbangan  hubungan  dalam  masyarakat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  empiris  yang  mengungkapkan  perilaku  hukum  masyarakat  dalam  kehidupan nyata,  terutama  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  hukum  yang  dihadapinya. Berdasarkan  pada  ketentuan  di  dalam  awig-awig  desa  pakraman  tersebut,  perkara  adat diselesaikan oleh prajuru adat Desa Pakraman Saraseda melalui paruman sebagai lembaga musyawarah  mufakat  tertinggi  di  desa.  Dalam  paruman  perkara  yang  terjadi  dibicarakan dan dicari penyelesaiannya serta dijatuhkan putusan sanksi adat  sangaskara danda kepada pelaku.

Kata Kunci: Desa Pakraman, Perkara Adat, Prajuru Adat, Awig-Awig

Penulis: Ida Bagus Miswadanta Pradaksa, Sagung Putri M.E Purwani

Kode Jurnal: jphukumdd140173

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2014

• DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
• TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENGAMANAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA DAN IMPLEMENTASINYA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1390K/Pid.Sus/2011
• Modus Operandi dan Cara Pembuktian Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Pwk)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi; Putusan Mahkamah Agung No. 2585 K/pid.Sus/2010)
• Peranan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau sebagai salah satu sumber penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009)
• FUNCTIONS OF CRIMINAL PROSECUTION AS A CONDITIONAL EXECUTOR ( STATE ATTORNEY SIJUNJUNG )
• PRE- TRIAL OF ONE OF RESISTANCE By investigators
• MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
• House Sale Agreement Between Buyer And Seller In PT Bumi Swarna Dwipa
• MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
• PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI POLRESTA PADANG
• KAJIAN YURIDIS MOU 1974 INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MELINDUNGI HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DI PERAIRAN PULAU PASIR (ASHMORE REEF) MENURUT UNCLOS III 1982
• PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDY DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG)
• PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN TONASE TRUK DI KOTA PADANG
• IMPLEMENTATION OF ON INVESTIGATION INTO THE THEFT OF MONEY THROUGH THE AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) BY POLICE JURISDICTION POLRES TANAH DATAR
• Mekanisme Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Laing Solok)
• PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BUNGUS TELUK KABUNG
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERPORN DI INDONESIA
• Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat)
• KAJIAN NORMATIF PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Bp Migas)
• PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
• EFEKTIFITAS KODE ETIK PROFESI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA
• KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFFICKING IN PERSON DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK (CONVENTION on THE RIGHTS of THE CHILD) 1989 dan IMPLEMENTASINYA di INDONESIA
• TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DIKANTOR NOTARIS ELI SATRIA, S.H. PADANG