PERLINDUNGAN HUKUM DARI PT ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA TERHADAP WISATAWAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI BALI
ABSTRAK: Wisata perjalanan
wisatawan di Indonesia
khusus di Bali
menjadi suatu hal
yang sangat penting. Hal
ini menyangkut keselamatan
perjalanan wisata. Kondisi
seperti itu telah lebih awal ditangani
oleh biro-biro perjalanan.
Kecelakaan terhadap wisatawan
sering terjadi khususnya pada
objek-objek wisata di Bali terutama pada aktivitas kepariwisataan. Hubungan antara PT
Asuransi jasaraharja putera
dengan agen perjalanan
wisata dalam melaksanakan perjanjian Asuransi ini pada
dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pihak penanggung mengikatkan diri untuk
mengganti kerugian atau membayar uang premi
kepada penanggung. Dimana
tulisan ini berjudul
Perlindungan Hukum dari
PT Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Terhadap Wisatawan yang
Mengalami Kecelakaan di Bali.
Penulisan ini bertujuan
untuk memahami bentuk
perlindungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa PT Asuransi
Jasaraharja Putera agar
lebih meningkatkan pelayanan
kepada wisata dan memperlancar wisata
untuk lebih mudah mendapatkan hak nya dengan memperingan
syarat – syarat
yang harus dipenuhi
oleh wisata untuk
memperoleh santunan atau ganti rugi.
Penelitian yang digunakan adalah penelitian secara empiris karena Penelitian dilakukan dengan cara
mengadakan penelitian berupa data
– data dan wawancara langsung
pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian.
Penulis: A.A Sg Istri Cahya
Sri Widari, I Ketut Markeling, I Made Dedy Priyanto
Kode Jurnal: jphukumdd140200

Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2014
- DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
- TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENGAMANAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA DAN IMPLEMENTASINYA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU
- Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1390K/Pid.Sus/2011
- Modus Operandi dan Cara Pembuktian Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Pwk)
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi; Putusan Mahkamah Agung No. 2585 K/pid.Sus/2010)
- Peranan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau sebagai salah satu sumber penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009)
- FUNCTIONS OF CRIMINAL PROSECUTION AS A CONDITIONAL EXECUTOR ( STATE ATTORNEY SIJUNJUNG )
- PRE- TRIAL OF ONE OF RESISTANCE By investigators
- MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
- House Sale Agreement Between Buyer And Seller In PT Bumi Swarna Dwipa
- MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
- PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI POLRESTA PADANG
- KAJIAN YURIDIS MOU 1974 INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MELINDUNGI HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DI PERAIRAN PULAU PASIR (ASHMORE REEF) MENURUT UNCLOS III 1982
- PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDY DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG)
- PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN TONASE TRUK DI KOTA PADANG
- IMPLEMENTATION OF ON INVESTIGATION INTO THE THEFT OF MONEY THROUGH THE AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) BY POLICE JURISDICTION POLRES TANAH DATAR
- Mekanisme Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Laing Solok)
- PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BUNGUS TELUK KABUNG
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERPORN DI INDONESIA
- Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat)
- KAJIAN NORMATIF PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Bp Migas)
- PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
- EFEKTIFITAS KODE ETIK PROFESI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA
- KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFFICKING IN PERSON DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK (CONVENTION on THE RIGHTS of THE CHILD) 1989 dan IMPLEMENTASINYA di INDONESIA
- TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DIKANTOR NOTARIS ELI SATRIA, S.H. PADANG