PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI

Abstrak: Pemerintah  mempunyai  kewajiban  membina  perlindungan  kerja  bagi  tenaga kerja  Indonesia, dan tidak membedakan  antara tenaga kerja laki-laki dan  tenaga kerja wanita. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969, pasal 2 menyebutkan bahwa : “didalam menjalankan  undang-undang  ini  serta  peraturan  pelaksaannya  tidak  boleh  diadakan diskriminasi”. Perlindungan hukum terhadap wanita  yang bekerja pada  malam hari.

Kata kunci: Kredit,  Kredit Sindikasi,  Pembiayaan,  Batas  Maksimum  Pemberian Kredit

Penulis: A.A. Mirah Endraswari, I Ketut Sudantra

Kode Jurnal: jphukumdd140201

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2014

• DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
• TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENGAMANAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA DAN IMPLEMENTASINYA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1390K/Pid.Sus/2011
• Modus Operandi dan Cara Pembuktian Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Pwk)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi; Putusan Mahkamah Agung No. 2585 K/pid.Sus/2010)
• Peranan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau sebagai salah satu sumber penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009)
• FUNCTIONS OF CRIMINAL PROSECUTION AS A CONDITIONAL EXECUTOR ( STATE ATTORNEY SIJUNJUNG )
• PRE- TRIAL OF ONE OF RESISTANCE By investigators
• MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
• House Sale Agreement Between Buyer And Seller In PT Bumi Swarna Dwipa
• MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
• PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI POLRESTA PADANG
• KAJIAN YURIDIS MOU 1974 INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MELINDUNGI HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DI PERAIRAN PULAU PASIR (ASHMORE REEF) MENURUT UNCLOS III 1982
• PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDY DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG)
• PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN TONASE TRUK DI KOTA PADANG
• IMPLEMENTATION OF ON INVESTIGATION INTO THE THEFT OF MONEY THROUGH THE AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) BY POLICE JURISDICTION POLRES TANAH DATAR
• Mekanisme Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Laing Solok)
• PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BUNGUS TELUK KABUNG
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERPORN DI INDONESIA
• Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat)
• KAJIAN NORMATIF PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Bp Migas)
• PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
• EFEKTIFITAS KODE ETIK PROFESI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA
• KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFFICKING IN PERSON DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK (CONVENTION on THE RIGHTS of THE CHILD) 1989 dan IMPLEMENTASINYA di INDONESIA
• TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DIKANTOR NOTARIS ELI SATRIA, S.H. PADANG