PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Abstrak: Dalam suatu Perseroan
Terbatas terdapat beberapa orang pemegang saham yang terdiri atas pemegang
saham mayoritas dan
pemegang saham minoritas.
Permasalahan yang diangkat yakni
tentang bentuk- bentuk
perlindungan hukum pemegang saham minoritas menurut Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(UU PT). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan
ini adalah metode normatif yang bersifat
deskriptif yakni dengan
mengkaji bahan tersebut
sebagai bahan pertimbangan bagi penarikan
kesimpulan. Analisa yang
dilakukan dengan mengkaji
perlindungan hukum pemegang saham
minoritas menurut UU
PT. Kesimpulan hasil
penelitian dari tulisan ini,
bahwa UU PT
telah mengatur hak-hak
pemegang saham minoritas, bentuknya antara
lain: personal right,
derivative right, hak
untuk meminta dilakukan pemeriksaan, menjual saham (kembali) kepada
perseroan, pre-emptive right, hak untuk mengajukan permohonan
diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham, dan
hak pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan.
Penulis: Ni Made Evayuni
Indapratiwi, Made Mahartayasa
Kode Jurnal: jphukumdd140217

Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2014
- DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
- TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENGAMANAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA DAN IMPLEMENTASINYA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU
- Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1390K/Pid.Sus/2011
- Modus Operandi dan Cara Pembuktian Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Pwk)
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi; Putusan Mahkamah Agung No. 2585 K/pid.Sus/2010)
- Peranan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau sebagai salah satu sumber penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009)
- FUNCTIONS OF CRIMINAL PROSECUTION AS A CONDITIONAL EXECUTOR ( STATE ATTORNEY SIJUNJUNG )
- PRE- TRIAL OF ONE OF RESISTANCE By investigators
- MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
- House Sale Agreement Between Buyer And Seller In PT Bumi Swarna Dwipa
- MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGKUTAN UMUM ILLEGAL
- PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI POLRESTA PADANG
- KAJIAN YURIDIS MOU 1974 INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MELINDUNGI HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DI PERAIRAN PULAU PASIR (ASHMORE REEF) MENURUT UNCLOS III 1982
- PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDY DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG)
- PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN TONASE TRUK DI KOTA PADANG
- IMPLEMENTATION OF ON INVESTIGATION INTO THE THEFT OF MONEY THROUGH THE AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) BY POLICE JURISDICTION POLRES TANAH DATAR
- Mekanisme Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Laing Solok)
- PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BUNGUS TELUK KABUNG
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERPORN DI INDONESIA
- Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat)
- KAJIAN NORMATIF PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Bp Migas)
- PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
- EFEKTIFITAS KODE ETIK PROFESI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA
- KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFFICKING IN PERSON DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK (CONVENTION on THE RIGHTS of THE CHILD) 1989 dan IMPLEMENTASINYA di INDONESIA
- TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DIKANTOR NOTARIS ELI SATRIA, S.H. PADANG