PROFESIONALISME DOKTER DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN

Abstract: Profesionalisme Dokter Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Pasien; dilatarbelakangi oleh kondisi dunia kesehatan sekarang ini, meskipun dunia kedokteran telah mengalami kemajuan yang amat pesat, namun kasus malpraktik juga meningkat tajam. Di samping itu, biaya untuk mendapatkan jasa layanan kesehatan juga meningkat, tetapi pelayanan tidak seperti yang diharapkan. Ironisnya dalam kasus-kasus malpraktik yang terjadi, perlindungan hukum untuk pasien sangat lemah. Dari kondisi ini timbul pertanyaan bagaimanakah dokter dalam menjalankan profesinya, apakah pasien mendapatkan perlindungan hukum dan apakah terjadi perubahan paradigma di kalangan dokter terhadap profesi yang diembannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian naturalistic kualitatif, menggali data dengan cara wawancara mendalam, pengamatan partisipatif dan menelaah berbagai peraturan seputar profesi dokter. Data yang diperoleh adalah bahwa dalam menjalankan profesinya, dokter diatur oleh berbagai peraturan, kode etik dan dilakukan sumpah dokter diawal karirnya.Perlindungan hukum bagi pasien juga telah tercantum secara tegas dalam ketentuan-ketentuan tersebut, tetapi tidak semua dokter melaksanakan 100% ketentuan-ketentuan dimaksud. Berbagai alasan baik yang tersurat maupun yang dapat diamati dari perilaku dalam berprofesi menunjukkan ada perubahan paradigma dikalangan dokter dalam menjalankan profesinya. Profesi agung yang melekat padanya beralik menjadi sarana bisnis kesehatan, meski tidak semua dokter melakukan demikian.

Kata kunci: profesi dokter, pasien, perlindungan hokum

Penulis: Siti As’adah Hijriwati, Dwi Edi Wibowo

Kode Jurnal: jphukumdd080153

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2008

• Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis
• KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Komparasi antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Ketentuan dalam Fikih Islam)
• PERJANJIAN JUAL BELI FIKTIF SEBAGAI TRIK PENCAIRAN KREDIT DENGAN SISTEM JAMINAN FIDUSIA
• ADOPSI MENURUT STAATSBLAD 1917 NO. 129 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT
• PERANG, HUKUM HUMANITER, DAN PERKEMBANGAN INTERNASIONAL
• PELAKSANAAN GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PEMERINTAH DALAM KASUS KERUSAKAN JALAN DI JALUR PANTURA
• LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 42 TAHUN 1999
• PERANAN NEGARA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA
• AMBIVALENSI SISTEM PEMBUKTIAN-DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGANUKLIRAN
• PILIHAN HUKUM MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS DI PEKALONGAN
• PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN KOTA DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
• KECENDERUNGAN SARJANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERDAMPAK RENDAHNYA MINAT BERWIRAUSAHA DI EKS KARESIDENAN PEKALONGAN
• UNIFIKASI DALAM PLURALISME HUKUM TANAH DI INDONESIA (REKONSTRUKSI KONSEP UNIFIKASI DALAM UUPA)
• PENDEKATAN SISTEM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
• HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MENURUT PERUBAHAN UUD 1945
• KEBERADAAN REGULASI DESAIN INDUSTRI BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAIN DI BALI
• VICTIMISASI KRIMINAL TERHADAP PEREMPUAN
• STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE, SUATU HARAPAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA
• PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
• TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 MENGENAI SUARA TERBANYAK DALAM RANGKA PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT
• PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU)
• TINJAUAN YURIDIS PELIBATAN ANAK-ANAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
• ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL DINAS DPRD SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILU
• PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN JENIS PELANGGARANNYA