Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara

ABSTRAK: Pernikahan/Perkawinan  adalah  moment  yang  sangat  penting  dalam  hidup  seseorang karena  akan  dikenang  sepanjang  hidup.  Pernikahan  menyatukan  dua  manusia  menjadi satu  keluarga.  Pernikahan  juga  menyatukan  dua  keluarga  besar  dalam  jalinan persaudaraan.  Dalam  pernikahan,  dilakukan  beberapa  acara  mulai  dari  ritual pernikahan  atau  acara  –acara  adat  sampai  dengan    resepsi  pernikahan.  Resepsi pernikahan  yang  identik  dengan  pesta  pernikahan,  baik  itu  secara  sederhana  maupun pesta besar –besaran.

Dengan  adanya  kemajuan  teknologi  ini  maka  konteks  kehidupan  pada  jaman  dahulu dengan  sekarang  sudah  tentu  berbeda  jauh.  Untuk  membuat  suatu  peraturan  atau  tata-tertib  perkawinan,  sudah  pasti  para  nenek  moyang  dulu  juga  telah  memperhatikan konteks  pada  waktu  itu  sehingga  tata-tertib  yang  dibuat  itu  nantinya  mampu  untuk menjawab  kebutuhan  masyarakat  atau  kelompok  tertentu  pada  waktu  itu.  Setiap peraturan  yang  dibuat  juga  pasti  mempunyai  suatu  tujuan  yang  baik  yaitu  untuk terciptanya  keharmonisan  dan  kesejahteraan  dalam  kelompok  tersebut.  Di  negara  kita juga  ada  peraturan  perkawinan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Perkawinan. 

Apabila  terjadi  suatu  perkawinan  semarga  dalam  batak  Toba    maka  hal  itu  dianggap sebagai  yang  tabu  dan  pasangan  yang  menikah  itu  akan  dikucilkan  dari  masyarakat  di mana  ia  berada.  Ini  berarti  terjadi  penolakan  terhadap  pasangan  yang  melakukan perkawinan  ini,  dan  yang  lebih  parahnya  lagi,  ia  tidak  akan  pernah  memperoleh pengakuan dari adat Batak  Toba,masyarakat Batak Toba  menolak perkawinan semarga alasannya karena masih satu darah atau masih keluarga.

Penulis: Sartika Simatupang

Kode Jurnal: jpantropologidd140012

Artikel Terkait :

Jp Antropologi dd 2014

• PERUBAHAN, KEBUDAYAAN, DAN AGAMA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI KEKUASAAN
• HUBUNGAN SEGITIGA ANTARA BIROKRAT PENGUSAHA DAN POLITIKUS PARTAI DEMOKRASI LIBRAL (JIMINTOO) DALAM PEMILIHAN UMUM DI JEPANG
• SISTEM POLA PEWARISAN TRADISI MALAMANG DI KOTA PADANG
• TRADISI HAROA PADA ETNIK MUNA : FENOMENA BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DI ERA GLOBAL
• IDENTIFIKASI POLA SOSIO-KULTURAL NYEGARA GUNUNG DI BALI UTARA (DALAM PERSPEKTIF TRIHITA KARANA)
• PLURALITAS DAN HETEROGENITAS DALAM KONTEKS PEMBINAAN KESATUAN BANGSA
• POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
• KONSEPTUALISASI TEORI MASLAHAH
• PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN TERBUKA AKIBAT PUTUSAN PAILIT
• PENGELOLAAN DANA UMRAH BERBASIS INVESTASI
• ANALISIS KEWAJIBAN ALIH TEKNOLOGI DALAM INVESTASI ASING DI INDONESIA
• INSTRUCTIONAL DESIGN IN TEACHING ENGLISH FOR LAW (A PROJECT BASED LEARNING INSTRUCTION IN ENGLISH II FOR LAW SCIENCE DEPARTMENT)
• MOTIVASI KERJA DALAM RANAH LOKALITAS TEKS SUCI
• PLAGIAT DAN PEMBAJAKAN KARYA CIPTA DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
• ASURANSI SYARIAH DAN GAGASAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG PERASURANSIAN
• UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
• ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PENGOBATAN ALTERNATIF DAN TRADISIONAL
• MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS SEBAGAI ALAT ETIKA KOMUNIKASI DALAM BISNIS ISLAM
• PENTINGNYA KEBERADAAN LPS BAGI NASABAH PENYIMPAN
• KHAZANAH SAINS DAN MATEMATIKA DALAM ISLAM
• PRAGMATISME PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA
• DAMPAK EKONOMI AKIBAT KEJAHATAN KORUPSI PASCA REGULASI OTONOMI DAERAH
• HUKUM PAJAK DAN IMPLEMENTASINYA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT
• AKSI BOIKOT PAJAK MENURUT HUKUM ISLAM
• KONSEP DASAR INVESTASI REKSADANA