PRAGMATIK DAN WACANA KORUPSI

ABSTRAK: Jika semantik mengkaji makna informatif, pragmatik memfokuskan perhatiannya pada makna komunikatif, yakni apa  yang ingin diimplikasikan (oleh penutur/penulis) di dalam konteks.  Oleh sebab  itu,  wacana-wacana  yang  mengandung  unsur-unsur  yang  implisit,  misalnya  wacana  iklan, wacana  politik,  atau  wacana  humor,  menjadi  lahan  yang  menyediakan  banyak  inspirasi  bagi kajian-kajian  berbasis  pragmatik.  Tindak  (tutur)  perlukosi  merupakan  salah  satu  unsur  implisit karena  berkaitan  dengan  daya  pengaruh  atau  efek  atas  pilihan-pilihan  yang  dibuat  oleh  penutur/penulis kepada mitra tutur/pembacanya. Tulisan ini membahas wacana korupsi, jenis wacana yang didominasi oleh makna informatif. Pilihan-pilihan jurnalis seperti menghukum, divonis, melakukan tindak korupsi bersifat informatif belaka sehingga berdaya pengaruh perlokutif rendah atau berdaya pragmatik  rendah. Analisis  pragmatik kritis  mengindikasikan  bahwa pilihan-pilihan  semacam  itu tidak memperlihatkan keberpihakan jurnalis kepada rakyat bawah sebagai segmen masyarakat yang paling  dirugikan oleh  tindakan  korupsi.   Tujuan tulisan  ini  ialah mendorong  jurnalis  untuk lebih berempati kepada rakyat bawah dan untuk melakukan pilihan-pilihan yang berdaya perlokutif lebih tinggi  dalam  rangka  menghadirkan  efek  yang  lebih  keras  kepada  sebagian  segmen  pembacanya, yakni para koruptor.

Kata Kunci:  daya  pengaruh  perlokutif,  daya  pragmatik,  makna  informatif,  makna  komunikatif, pragmatik kritis

Penulis: B.R. Suryo Baskoro

Kode Jurnal: jpantropologidd140022

Artikel Terkait :

Jp Antropologi dd 2014

• PERUBAHAN, KEBUDAYAAN, DAN AGAMA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI KEKUASAAN
• HUBUNGAN SEGITIGA ANTARA BIROKRAT PENGUSAHA DAN POLITIKUS PARTAI DEMOKRASI LIBRAL (JIMINTOO) DALAM PEMILIHAN UMUM DI JEPANG
• SISTEM POLA PEWARISAN TRADISI MALAMANG DI KOTA PADANG
• TRADISI HAROA PADA ETNIK MUNA : FENOMENA BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DI ERA GLOBAL
• IDENTIFIKASI POLA SOSIO-KULTURAL NYEGARA GUNUNG DI BALI UTARA (DALAM PERSPEKTIF TRIHITA KARANA)
• PLURALITAS DAN HETEROGENITAS DALAM KONTEKS PEMBINAAN KESATUAN BANGSA
• POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
• KONSEPTUALISASI TEORI MASLAHAH
• PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN TERBUKA AKIBAT PUTUSAN PAILIT
• PENGELOLAAN DANA UMRAH BERBASIS INVESTASI
• ANALISIS KEWAJIBAN ALIH TEKNOLOGI DALAM INVESTASI ASING DI INDONESIA
• INSTRUCTIONAL DESIGN IN TEACHING ENGLISH FOR LAW (A PROJECT BASED LEARNING INSTRUCTION IN ENGLISH II FOR LAW SCIENCE DEPARTMENT)
• MOTIVASI KERJA DALAM RANAH LOKALITAS TEKS SUCI
• PLAGIAT DAN PEMBAJAKAN KARYA CIPTA DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
• ASURANSI SYARIAH DAN GAGASAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG PERASURANSIAN
• UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
• ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PENGOBATAN ALTERNATIF DAN TRADISIONAL
• MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS SEBAGAI ALAT ETIKA KOMUNIKASI DALAM BISNIS ISLAM
• PENTINGNYA KEBERADAAN LPS BAGI NASABAH PENYIMPAN
• KHAZANAH SAINS DAN MATEMATIKA DALAM ISLAM
• PRAGMATISME PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA
• DAMPAK EKONOMI AKIBAT KEJAHATAN KORUPSI PASCA REGULASI OTONOMI DAERAH
• HUKUM PAJAK DAN IMPLEMENTASINYA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT
• AKSI BOIKOT PAJAK MENURUT HUKUM ISLAM
• KONSEP DASAR INVESTASI REKSADANA