ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PUTUSAN PTUN BANDUNG PERKARA NO. 92/G/2001/PTUN BANDUNG TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN
ABSTRAK: Obyek penelitian ini
adalah tentang gugatan sengketa kepegawaian di PTUN Bandung oleh Ir. A, PNS
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mendapat
SK Penurunan Pangkat karena beristri lebih dari satu tanpa sepengetahuan
istri dan seijin atasan, dan Putusan
PTUN Bandung yang menyatakan “gugatan
tidak dapat diterima, dan tidak
berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang
diajukan”. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif
analitis dengan pendekatan
yuridis normatif. Maksud penggunaan metode tersebut adalah,
untuk menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang
digunakan dalam menyelesaikan
sengketa dengan obyek sengketa.
Kesimpulan penelitian: SK Penurunan Pangkat terhadap Ir. A, PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai
dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP
Nomor 45 tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS, serta PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang
Peraturan disiplin PNS. Putusan PTUN
Bandung yang menyatakan “tidak
berwenang memeriksa perkara
dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara yang diajukan ”, sesuai dengan Pasal 48, 51 ayat (3) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo.
Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian.
Kata kunci: PNS, Pelanggaran
disiplin, SK Penurunan Pangkat, Sengketa kepegawaian, wewenang menangani
perkara
Penulis: Sarinah, Agus
Kusnadi, dan Atje
Kode Jurnal: jpsosiologidd060065

Artikel Terkait :
Jp Sosiologi dd 2006
- KESETARAAN GENDER DALAM ADAT INTI JAGAT BADUI
- SEX AND SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS: EXPERIENCES OF MALE STREET YOUTH IN MEDAN, INDONESIA
- MOBILITAS PENDUDUK ANTARDAERAH DALAM RANGKA TERTIB PENGENDALIAN MIGRASI MASUK KE DKI JAKARTA
- TOWARDS A POLICY AGENDA FOR POPULATION AND FAMILY PLANNING IN INDONESIA, 2004-2015
- ETHNIC GROUPS, DEVELOPMENT AND - ' CURRENT SITUATION IN NUNUKAN
- LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA DAN PENCAPAIAN PEKERJAAN - PENDAPATAN
- STUDI PERBANDINGAN SISTEM KREDIT TERNAK DOMBA DAN KERBAU DI KABUPATEN SUMEDANG DAN TASIKMALAYA
- AKTIFITAS PROMOSI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI SABANG PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
- RUANG PUBLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH - Studi Terhadap Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2003
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Tentang Kewenangan dalam Aplikasi Otonomi Daerah Berdasarkan Undang—Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung)
- REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PASCA ORDE BARU
- DAMPAK DARI KEBIJAKAN IMPOR BERAS NASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN JAWA BARAT: SIMULASI MENGGUNAKAN MODEL CGE INDOTERM
- POLA RELASI MEDIA, NEGARA, DAN MASYARAKAT: TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS SEBAGAI ALTERNATIF
- KEDUDUKAN WANITA MENAK DALAM STRUKTUR MASYARAKAT SUNDA (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG)
- STRATEGI PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN KOMERSIALISASI HASIL RISET IPTEK
- PENGEMBANGAN AGRIBISNIS MELALUI KELOMPOK PETERNAK DOMBA DI KECAMATAN KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN
- PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA DAMPAKNYA PADA PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Survai pada Karyawan Industri Tekstil Propinsi Jawa Barat)
- PENGARUH MOTIVASI KUALITAS, STATUS SOSIAL DAN KARIR TERHADAP MINAT SARJANA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk)
- KONTRIBUSI EKUITAS MEREK TERHADAP PEMBENTUKAN NILAI PELANGGAN: Studi pada Telepon Selular
- KOMUNIKASI SECARA TERBUKA, PENGHARGAAN PIMPINAN DAN PARTISIPASI PEGAWAI: PENERAPAN HUMAN RELATIONS DALAM KAITANNYA DENGAN KINERJA PEGAWAI
- ANALISIS KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PADA PETERNAK SAPI PERAH (Survey di Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa Sinar Jaya Kabupaten Bandung)
- DILEMA KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA: DAMPAK KEBIJAKAN EKSPANSI DAN KONTRAKSI FISKAL TERHADAP BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI
- WTO, Negara Sedang Berkembang dan Gerakan Masyarakat Sipil Global
- Pendekatan Kultural sebagai Strategi Resolusi Konflik: Kasus Khon Kaen Thailand