Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Pasifik
Abstract: The main objective
of this paper is to explain the evolution of Australia's security and foreign
policy in the Asia Pacific region. It is argued that the uniqueness of
Australia's position in this region affects both the content and modalities of
its security and foreign policy vis a vis its Asian neighbours. Since PM John
Howard took power, there has been a more assertive and aggressive approach
towards the region as Australia tries to respond the changing environment of
its national security policy. Australia's security policy may affect its
relationship with the Asian neighbours especially Indonesia in the sense that
contention and friction may become a recurrent pattern. Both Australia and
Indonesia should be aware of that reality and try to anticipate the
consequences by referring to the existing opportunities for good neighbour
policy.
Penulis: Aleksius Jemadu
Kode Jurnal: jpsosiologidd060045
Artikel Terkait :
Jp Sosiologi dd 2006
- KESETARAAN GENDER DALAM ADAT INTI JAGAT BADUI
- SEX AND SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS: EXPERIENCES OF MALE STREET YOUTH IN MEDAN, INDONESIA
- MOBILITAS PENDUDUK ANTARDAERAH DALAM RANGKA TERTIB PENGENDALIAN MIGRASI MASUK KE DKI JAKARTA
- TOWARDS A POLICY AGENDA FOR POPULATION AND FAMILY PLANNING IN INDONESIA, 2004-2015
- ETHNIC GROUPS, DEVELOPMENT AND - ' CURRENT SITUATION IN NUNUKAN
- LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA DAN PENCAPAIAN PEKERJAAN - PENDAPATAN
- ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PUTUSAN PTUN BANDUNG PERKARA NO. 92/G/2001/PTUN BANDUNG TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN
- STUDI PERBANDINGAN SISTEM KREDIT TERNAK DOMBA DAN KERBAU DI KABUPATEN SUMEDANG DAN TASIKMALAYA
- AKTIFITAS PROMOSI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI SABANG PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
- RUANG PUBLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH - Studi Terhadap Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2003
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Tentang Kewenangan dalam Aplikasi Otonomi Daerah Berdasarkan Undang—Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung)
- REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PASCA ORDE BARU
- DAMPAK DARI KEBIJAKAN IMPOR BERAS NASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN JAWA BARAT: SIMULASI MENGGUNAKAN MODEL CGE INDOTERM
- POLA RELASI MEDIA, NEGARA, DAN MASYARAKAT: TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS SEBAGAI ALTERNATIF
- KEDUDUKAN WANITA MENAK DALAM STRUKTUR MASYARAKAT SUNDA (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG)
- STRATEGI PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN KOMERSIALISASI HASIL RISET IPTEK
- PENGEMBANGAN AGRIBISNIS MELALUI KELOMPOK PETERNAK DOMBA DI KECAMATAN KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN
- PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA DAMPAKNYA PADA PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Survai pada Karyawan Industri Tekstil Propinsi Jawa Barat)
- PENGARUH MOTIVASI KUALITAS, STATUS SOSIAL DAN KARIR TERHADAP MINAT SARJANA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk)
- KONTRIBUSI EKUITAS MEREK TERHADAP PEMBENTUKAN NILAI PELANGGAN: Studi pada Telepon Selular
- KOMUNIKASI SECARA TERBUKA, PENGHARGAAN PIMPINAN DAN PARTISIPASI PEGAWAI: PENERAPAN HUMAN RELATIONS DALAM KAITANNYA DENGAN KINERJA PEGAWAI
- ANALISIS KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PADA PETERNAK SAPI PERAH (Survey di Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa Sinar Jaya Kabupaten Bandung)
- DILEMA KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA: DAMPAK KEBIJAKAN EKSPANSI DAN KONTRAKSI FISKAL TERHADAP BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI
- WTO, Negara Sedang Berkembang dan Gerakan Masyarakat Sipil Global
- Pendekatan Kultural sebagai Strategi Resolusi Konflik: Kasus Khon Kaen Thailand