PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PERILAKU PEJABAT PUBLIK: STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

ABSTRAK: Banyaknya ketidakpuasan dan protes masyarakat atas kinerja pejabat publik  di  dalam  memberikan  pelayanan  publik  (public  service)  selama  ini mengindikasikan  kurangnya  kesadaran  para  pejabat  publik  terhadap  nilai-nilai, norma-norma,  falsafah  kerja,  serta  orientasi  kerja.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari sejumlah  kasus  yang  terjadi  yang  mengindikasikan  penyimpangan  perilaku  di kalangan  pejabat  publik,  misalnya  kasus  kavling  gate,  korupsi,  dan  sejenisnya. Padahal dalam konteks masyarakat yang patrimonial, perilaku pemimpin menjadi contoh yang diteladani  masyarakat.  Sehubungan  dengan  itu,  penelitian  ini mengkaji  kondisi  dan  keterkaitan  antara  budaya  organisasi  dan  perilaku  pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan kombinasi  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif.  Pengambilan  sampel menggunakan teknik sampling berstratifikasi dengan ukuran sampel sebesar 180 responden, yang terdistribusi secara proporsional pada pejabat publik Eselon I/b sampai  dengan  IV/a.  Informan  kunci  dipilih  secara  purposif  di  antara  pejabat publik  yang  menduduki  jabatan  Sekretaris  Daerah,  Kepala  Dinas/Badan/Biro/Bagian/Subbagian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan angket, studi kepustakaan dan dokumentasi, observasi   partisipatif, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh  terhadap  perilaku  pejabat  publik  secara  signifikan.  Hal  ini menunjukkan bahwa kondisi budaya organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa  Barat  terbentuk  oleh  nilai-nilai  dan  norma  kolektif  yang  cenderung konservatif  dan  tidak  adaptif  terhadap  nilai-nilai  baru  yang  berasal  dari  luar lingkungan birokrasi. Akibatnya, perilaku pejabat publik cenderung mengarah pada perilaku yang tidak diharapkan, sebagaimana diindikasikan dari banyaknya perilaku yang mengarah pada ritualisme, kejahatan kerah putih, penyuapan, dan menerima suap. Kondisi ini terbentuk dipengaruhi oleh faktor-faktor nilai dan norma kolektif yang membentuk budaya organisasi serta faktor-faktor kontrol sosial dan situasi anomi yang menentukan perilaku pejabat publik. 
Kata kunci: budaya organisasi, perilaku pejabat public
Penulis: Dede Mariana
Kode Jurnal: jpsosiologidd080055

Artikel Terkait :

Jp Sosiologi dd 2008