PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERAWAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
Abstract: Penelitian ingin
menelusuri tentang pertanggungjawaban hukum perawat dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Selain itu
dilakukan juga penelitian lapangan (field research) dengan lokasi di beberapa
rumah sakit di Kota Jambi. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan
perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conseptual
approach) dan pendekatan terhadap kasus (cases approach. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Kewenangan Perawat dalam menjalankan tugas dan profesinya
secara prinsip diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1293/Menkes/SK/XI/2001
tentang Registrasi dan Praktek Perawat. Pertanggungjawaban hukum perawat bisa
dipilah berdasarkan bidang hukum itu sendiri yakni secara Hukum Administrasi
Negara, secara hukum Perdata dan secara Hukum Pidana. Pertanggungjawaban secara
HAN akan bersumber dari kewenangan yang diperoleh dan dihubungkan dengan fungsi
perawat dalam menjalankan profesinya. Kewenangan atribusi yang melekat pada
fungsi independen dimana perawat menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan
yang diperolehnya melalui peraturan perundangan-undangan. Pertanggungjawaban
secara hukum perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau
wanprestasi. Pertanggungjawabannya bisa langsung atau menjadi tanggung gugat
bersama dokter/rumahsakit, bergantung pada jenis tindakan yang dilakukan.
Sementara pertanggungjawaban secara hukum pidana akan bersumber terhadap
persyaratan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum; yakni (1) adanya perbuatan/
tidak berbuat yang berdasarkan aturan tertulis (2) adanya kemampuan bertanggung
jawab (3) adanya suatu kesalahan, baik sengaja maupun lalai (4) dan tidak ada
unsur pemaaf dan unsur pembenar. Bentuk pertanggungjawaban adalah mandiri dan
langsung sesuai dengan fungsi sanksi pidana itu nantinya yaitu membuat jera
pelakunya.
Penulis: Arrie Budhiartie
Kode Jurnal: jpsosiologidd090085

Artikel Terkait :
Jp Sosiologi dd 2009
- PERSPEKTIF SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
- POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KAWASAN MASYARAKAT PESISIR, KABUPATEN BANGKA
- POLA PENDAYAGUNAAN ANGKATAN KERJA DI DAERAH PERDESAAN
- KORUPSI DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
- PREDIKSI KETENAGAKERJAAN DAN SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA TAHUN 2009 SERTA ANTISIPASI TERHADAP ANCAMAN KRISIS GLOBAL
- KEARIFAN PELACUR: KISAH GELAP DI BALIK BISNIS SEKS DAN NARKOBA
- TAMAN NASIONAL DALAM WACANA POLITIK KONSERVASI ALAM: STUDI KASUS PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG-HALIMUN SALAK
- PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI JABODETABEK : TANTANGAN PENGEMBANGAN MEGAPOLITAN JAKARTA
- DINAMIKA KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF DEMOGRAFI DAN SOSIAL EKONOMI DIKABUPATEN LOMBOK BARAT
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN TERSELUBUNG DI PERDESAAN JAWA TENGAH ANALISIS DATA SAKERNAS 2007
- ANALISIS PENGARUH FAKTOR PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA 1993-2003
- ANALISIS PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN GURU SMA NEGERI DAERAH TERPENCIL DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DI PROPINSI JAMBI
- DEIKSIS PERSONA, RUANG, DAN WAKTU DALAM UNGKAPAN TRADISIONAL DAERAH MELAYU JAMBI
- ANALISIS SOSIAL EKONOMI PENDUDUK EKS TRANSMIGRASI DI DESA TERANTANG BARU KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI
- PENGARUH STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN PROSES PENGENDALIAN MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PERBANKAN KOTA JAMBI
- ANALISIS KINERJA ANGGARAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA JAMBI DI LIHAT DARI PERSPEKTIF AKUNTABILITAS
- ANALISIS DAMPAK PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP REAKSI PASAR (Studi Empiris pada Bursa Efek Jakarta periode Tahun 2008)
- DAYA SAING USAHA TERNAK SAPI RAKYAT PADA KELOMPOK TANI DAN NON KELOMPOK TANI (suatu survey di Kelurahan Eka Jaya)
- MINAT PETERNAK UNTUK MENGEMBANGKAN TERNAK SAPI DI KAWASAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus: Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi)
- PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP OPTIMALISASI LABA (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC MASUK KE DALAM DAFTAR JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2001-2005)
- EVALUASI PERATURAN DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DI KOTA JAMBI
- PENERAPAN METODE RESITASI DENGAN MODEL PETA KONSEP UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN ANALISIS KOMPLEKS
- PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UPAYAPEMENUHAN HAM BURUH MIGRAN
- MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP TOPOLOGI MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF