REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PASCA ORDE BARU
ABSTRAK: Reformasi birokrasi
merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan
struktural dan kultural.
Secara lebih rinci
meliputi reformasi
struktural (kelembagaan), prosedural,
kultural, dan etika
birokrasi. Reformasi
birokrasi pemerintahan diartikan
sebagai penggunaan wewenang untuk melakukan pembenahan dalam
bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem
administrasi pemerintahan untuk
mengubah tujuan, struktur
maupun prosedur yang dimaksudkan
untuk mempermudah pencapaian
tujuan pembangunan. Di dalam
konteks Indonesia, dengan
budaya paternalistik yang masih
kuat, keberhasilan pembenahan
birokrasi akan sangat
ditentukan oleh peran pemimpin
atau pejabat tinggi
birokrasi. Jadi pembenahan
tersebut seyogianya
dilakukan dari level
atas, karena pemimpin
birokrasi kerapkali berperan
sebagai ’patron’ sehingga akan lebih mudah menjadi contoh bagi para bawahannya. Pembenahan
birokrasi mengarah pada
penataan ulang aspek internal maupun
eksternal birokrasi. Dalam
tataran internal, pembenahan birokrasi harus diterapkan baik
pada level puncak (top level bureaucrats), level menengah (middle
level bureaucrats), maupun
level pelaksana (street
level bureaucrats).
Pembenahan pada top
level harus didahulukan
karena posisi strategis para
birokrat di tingkat
puncak adalah sebagai
pembuat keputusan strategis. Pada
tataran menengah, keputusan
strategis yang dibuat
oleh pemimpin harus dijabarkan
dalam keputusan-keputusan operasional
dan selanjutnya ke dalam
keputusan-keputusan teknis bagi
para pelaksana di lapangan (street level bureaucrats).
Penulis: Dede Mariana
Kode Jurnal: jpsosiologidd060060

Artikel Terkait :
Jp Sosiologi dd 2006
- KESETARAAN GENDER DALAM ADAT INTI JAGAT BADUI
- SEX AND SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS: EXPERIENCES OF MALE STREET YOUTH IN MEDAN, INDONESIA
- MOBILITAS PENDUDUK ANTARDAERAH DALAM RANGKA TERTIB PENGENDALIAN MIGRASI MASUK KE DKI JAKARTA
- TOWARDS A POLICY AGENDA FOR POPULATION AND FAMILY PLANNING IN INDONESIA, 2004-2015
- ETHNIC GROUPS, DEVELOPMENT AND - ' CURRENT SITUATION IN NUNUKAN
- LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA DAN PENCAPAIAN PEKERJAAN - PENDAPATAN
- ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PUTUSAN PTUN BANDUNG PERKARA NO. 92/G/2001/PTUN BANDUNG TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN
- STUDI PERBANDINGAN SISTEM KREDIT TERNAK DOMBA DAN KERBAU DI KABUPATEN SUMEDANG DAN TASIKMALAYA
- AKTIFITAS PROMOSI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI SABANG PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
- RUANG PUBLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH - Studi Terhadap Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2003
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Tentang Kewenangan dalam Aplikasi Otonomi Daerah Berdasarkan Undang—Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung)
- DAMPAK DARI KEBIJAKAN IMPOR BERAS NASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN JAWA BARAT: SIMULASI MENGGUNAKAN MODEL CGE INDOTERM
- POLA RELASI MEDIA, NEGARA, DAN MASYARAKAT: TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS SEBAGAI ALTERNATIF
- KEDUDUKAN WANITA MENAK DALAM STRUKTUR MASYARAKAT SUNDA (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG)
- STRATEGI PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN KOMERSIALISASI HASIL RISET IPTEK
- PENGEMBANGAN AGRIBISNIS MELALUI KELOMPOK PETERNAK DOMBA DI KECAMATAN KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN
- PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA DAMPAKNYA PADA PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Survai pada Karyawan Industri Tekstil Propinsi Jawa Barat)
- PENGARUH MOTIVASI KUALITAS, STATUS SOSIAL DAN KARIR TERHADAP MINAT SARJANA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk)
- KONTRIBUSI EKUITAS MEREK TERHADAP PEMBENTUKAN NILAI PELANGGAN: Studi pada Telepon Selular
- KOMUNIKASI SECARA TERBUKA, PENGHARGAAN PIMPINAN DAN PARTISIPASI PEGAWAI: PENERAPAN HUMAN RELATIONS DALAM KAITANNYA DENGAN KINERJA PEGAWAI
- ANALISIS KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PADA PETERNAK SAPI PERAH (Survey di Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa Sinar Jaya Kabupaten Bandung)
- DILEMA KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA: DAMPAK KEBIJAKAN EKSPANSI DAN KONTRAKSI FISKAL TERHADAP BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI
- WTO, Negara Sedang Berkembang dan Gerakan Masyarakat Sipil Global
- Pendekatan Kultural sebagai Strategi Resolusi Konflik: Kasus Khon Kaen Thailand