REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PASCA ORDE BARU

Edit
ABSTRAK: Reformasi birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup  pembenahan  struktural  dan  kultural.  Secara  lebih  rinci  meliputi reformasi  struktural  (kelembagaan),  prosedural,  kultural,  dan  etika  birokrasi. Reformasi  birokrasi  pemerintahan  diartikan  sebagai  penggunaan  wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem  administrasi  pemerintahan  untuk  mengubah  tujuan,  struktur  maupun prosedur  yang  dimaksudkan  untuk  mempermudah  pencapaian  tujuan pembangunan.  Di  dalam  konteks  Indonesia,  dengan  budaya  paternalistik  yang masih  kuat,  keberhasilan  pembenahan  birokrasi  akan  sangat  ditentukan  oleh peran  pemimpin  atau  pejabat  tinggi  birokrasi.  Jadi  pembenahan  tersebut seyogianya  dilakukan  dari  level  atas,  karena  pemimpin  birokrasi  kerapkali berperan sebagai ’patron’ sehingga akan lebih mudah menjadi contoh bagi para bawahannya.  Pembenahan  birokrasi  mengarah  pada  penataan  ulang  aspek internal  maupun  eksternal  birokrasi.  Dalam  tataran  internal,  pembenahan birokrasi harus diterapkan baik pada level puncak (top level bureaucrats), level menengah  (middle  level  bureaucrats),  maupun  level  pelaksana  (street  level bureaucrats).  Pembenahan  pada  top  level  harus  didahulukan  karena  posisi strategis  para  birokrat  di  tingkat  puncak  adalah  sebagai  pembuat  keputusan strategis.  Pada  tataran  menengah,  keputusan  strategis  yang  dibuat  oleh pemimpin  harus  dijabarkan  dalam  keputusan-keputusan  operasional  dan selanjutnya  ke  dalam  keputusan-keputusan  teknis  bagi  para  pelaksana  di lapangan (street level bureaucrats).
Kata Kunci: Reformasi birokrasi, paternalistik, struktur, kultur, etika birokrasi
Penulis: Dede Mariana
Kode Jurnal: jpsosiologidd060060

Artikel Terkait :

Jp Sosiologi dd 2006