SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

ABSTRAK: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 yang sasarannya adalah menjadikan  instansi  pemerintah  yang  akuntabel,  sehingga  dapat  beroperasi secara  efisien,  efektif  dan  responsif  terhadap  aspirasi  masyarakat  dan lingkungannya, terwujudnya transparansi pemerintahan, terwujudnya partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dan  terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Untuk maksud di atas diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan,  serta  bersih  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme.  Untuk membentuk Sosok pegawai Negeri Sipil tersebut diperlukan upaya meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil melalui pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai.

Kata Kunci: Prestasi, Kinerja

Penulis: Didin Muhafiddin dan Prayoga Bestari

Kode Jurnal: jpsosiologidd070041

Artikel Terkait :

Jp Sosiologi dd 2007

• DAMPAK INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN KESEMPATAN KERJA REGIONAL DI INDONESIA
• ADAPTASI PERTANIAN PENDUDUK DI KAWASAN KONSERVASI (STUDI TENTANG PERAMBAHAN LABAN KASUS TANAMAN KULIT MANIS DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT, JAMBI, SUMATERA)
• POPULATION MOBILITY AND TRADE CONTACTS IN THE GOLDEN TRIANGLE: THAILAND, MYANMAR AND LAOS
• THE PROBLEMS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS' RIGHTS PROTECTION IN MALAYSIA
• INFANT MORTALITY IN NUAULU AND NON-NUAULU COMMUNITIES IN MALUKU TENGAH: SOCIAL EXCLUSION AND ETHNICITY IN INDONESIA
• ANALISIS KARAKTERISTIK RESPONDEN DALAM MENUNJANG PENGGALIAN POTENSI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN KESEHATAN MELALUI ASURANSI KESEHATAN DI KOTA BANDUNG
• PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH MANAJEMEN AGRIBISNIS MELALUI PEMBERIAN HAND OUT PADA MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU
• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. ATAS PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
• UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI YANG MAKSIMAL MELALUI PENGATURAN POLA PEMILIHAN KOMODITAS MODEL SINERGI: Studi Kasus di Kecamatan Cibiru Kota Bandung
• FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERDAYAAN PETERNAK SAPI PERAH DI KABUPATEN BANDUNG
• MENCIPTAKAN HARMONI DALAM ORGANISASI PERUSAHAAN: Rekonstruksi Pemikiran Frederick W. Taylor
• LATAR HISTORIS SEBUAH GAGASAN: Perkembangan Ilmu Komunikasi dalam Kapitalisme Lanjut
• TRADISI FENOMENOLOGI PADA PENELITIAN KOMUNIKASI KUALITATIF: Sebuah Pedoman Penelitian dari Pengalaman Penelitian
• ANALISIS PENERAPAN MARKETING VALUE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN: Studi Kasus pada Konsumen Motor Yamaha di Makassar
• HUBUNGAN ANTARA STATUS KETERGANTUNGAN OPIOID DAN MASALAH PSIKIATRIK PADA PENGGUNA OPIOID INTRAVENA
• PENGARUH KAPASITAS INTELEGENSI, KEMAMPUAN MENYIMAK, DAN KEMAMPUAN MEMBACA SEBAGAI KOMUNIKASI RESEPTIF SECARA BERSAMAAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR (Suatu Studi pada Siswa SMAN di Kota Bandung)
• HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN PETERNAK SAPI PERAH RAKYAT PADA BERBAGAI SKALA USAHA PEMILIKAN DENGAN TABUNGAN
• KAPASITAS PERIKANAN TANGKAP DI TELUK TOMINI WILAYAH PERAIRAN SELATAN GORONTALO
• TABU NIKAH ANTARA MASYARAKAT PURBALINGGA DENGAN SOKARAJA
• GOOD GOVERNANCE
• PERILAKU KOMUNIKASI “SADAR PANGAN DAN GIZI” PADA AKSEPTOR KB LESTARI (Kasus di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang)
• PERAN PRAMUWISMA ANAK WANITA DAN SIKAP ORANGTUA TERHADAP PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN (Kasus Desa Putrajawa, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut)
• POLA KEMITRAAN ANTARA PETANI PADI DENGAN PT. E-FARM BISNIS INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI PADI
• Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan