WTO, Negara Sedang Berkembang dan Gerakan Masyarakat Sipil Global

Abstract: This article aims at addressing the question on the role of global civil society movement and its significance to the WTO and developing countries. The WTO has been critized as the Rich Man's Club since it primarily serves the benefits of developed countries. The emergence of global civil society movement can be considered as the opportunity to diminish the undesirable effects of the existing trading order. However, the findings show that despite the rapid growth of such a movement, their agendas do not always correspond to the developing countries needs. Some facts even demonstrate that sometimes their activities are conflicting with developing countries main interests.

Keywords: GATT; WTO; globalisasi; embedded liberalism; neo liberal; free trade; resistensi global; gerakan masyarakat sipil global

Penulis: Poppy Sulistyaning Winanti

Kode Jurnal: jpsosiologidd060048

Artikel Terkait :

Jp Sosiologi dd 2006

• KESETARAAN GENDER DALAM ADAT INTI JAGAT BADUI
• SEX AND SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS: EXPERIENCES OF MALE STREET YOUTH IN MEDAN, INDONESIA
• MOBILITAS PENDUDUK ANTARDAERAH DALAM RANGKA TERTIB PENGENDALIAN MIGRASI MASUK KE DKI JAKARTA
• TOWARDS A POLICY AGENDA FOR POPULATION AND FAMILY PLANNING IN INDONESIA, 2004-2015
• ETHNIC GROUPS, DEVELOPMENT AND - ' CURRENT SITUATION IN NUNUKAN
• LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA DAN PENCAPAIAN PEKERJAAN - PENDAPATAN
• ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PUTUSAN PTUN BANDUNG PERKARA NO. 92/G/2001/PTUN BANDUNG TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN
• STUDI PERBANDINGAN SISTEM KREDIT TERNAK DOMBA DAN KERBAU DI KABUPATEN SUMEDANG DAN TASIKMALAYA
• AKTIFITAS PROMOSI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI SABANG PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
• RUANG PUBLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH - Studi Terhadap Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2003
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Tentang Kewenangan dalam Aplikasi Otonomi Daerah Berdasarkan Undang—Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung)
• REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PASCA ORDE BARU
• DAMPAK DARI KEBIJAKAN IMPOR BERAS NASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN JAWA BARAT: SIMULASI MENGGUNAKAN MODEL CGE INDOTERM
• POLA RELASI MEDIA, NEGARA, DAN MASYARAKAT: TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS SEBAGAI ALTERNATIF
• KEDUDUKAN WANITA MENAK DALAM STRUKTUR MASYARAKAT SUNDA (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG)
• STRATEGI PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN KOMERSIALISASI HASIL RISET IPTEK
• PENGEMBANGAN AGRIBISNIS MELALUI KELOMPOK PETERNAK DOMBA DI KECAMATAN KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN
• PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA DAMPAKNYA PADA PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Survai pada Karyawan Industri Tekstil Propinsi Jawa Barat)
• PENGARUH MOTIVASI KUALITAS, STATUS SOSIAL DAN KARIR TERHADAP MINAT SARJANA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk)
• KONTRIBUSI EKUITAS MEREK TERHADAP PEMBENTUKAN NILAI PELANGGAN: Studi pada Telepon Selular
• KOMUNIKASI SECARA TERBUKA, PENGHARGAAN PIMPINAN DAN PARTISIPASI PEGAWAI: PENERAPAN HUMAN RELATIONS DALAM KAITANNYA DENGAN KINERJA PEGAWAI
• ANALISIS KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PADA PETERNAK SAPI PERAH (Survey di Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa Sinar Jaya Kabupaten Bandung)
• DILEMA KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA: DAMPAK KEBIJAKAN EKSPANSI DAN KONTRAKSI FISKAL TERHADAP BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI
• Pendekatan Kultural sebagai Strategi Resolusi Konflik: Kasus Khon Kaen Thailand