PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH CINA DALAM KASUS HUKUMAN MATI
Abstract: In 1998, the China
government has signed the ICCPR (International Covenant on Civil and Political
Right) arrangein which human rights issues relating to the right to life, but
until 2012 the China governments still reluctanttoratificationtheICCPR convention.
That giving rise tothe reaction of the international people out cry because the
Chinagovernment many executions that caused China to be a country that accounts
for the world's biggest victim of the death penalty. There a reseveral factors
that cause the China government still to maintain the death penalty sentence,
of which there are internal and external factors. The internal factors are a
history and culture of China, communism and China patterns of thought leaders,
political and social stability in China. The external factor is a China
consequence of external factors in ratifying the ICCPR.
Penulis: Atika Ariani
Kode Jurnal: jphubintdd130088
Artikel Terkait :
Jp Hubungan Internasional dd 2013
- Dilema Demokrasi Liberal: Hambatan Normatif, Institusional dan Praktikal dalam Pemberlakuan Kuota Perempuan di Indonesia
- Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy
- The Arab Spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik di Kawasan Timur Tengah
- Weak State Sebagai Sebuah Ancaman Keamanan: Studi Kasus Kolombia
- Suku Kurdi dan Potensi Konflik di Timur Tengah
- ASEAN Moslem Community as Track-9 on Multitrack Diplomacy for The Conflict Resolution in Southeast Asia Region
- Welcome to ‘Indonesia’! Feminist Readings of “teach yourself Indonesian” Self-Learning Language Course
- Good Governance Sebagai Instrumen Kerja Sama Pembangunan Indonesia- Jerman di Yogyakarta
- “The “English School”, South East Asia, and Indonesia: Locating and Defending Productive “middle ground”
- Disharmoni Negara dan Pasar Dalam Rezim Neoliberal
- Tipologi Politik Luar Negeri Indonesia Di Era Reformasi
- Factors Influencing Indonesian Women Becomes Migrant Workers
- Relasi Antara Tingkat Konflik di Dunia Islam Dengan Setting Geografi Politik: Studi Kasus Konflik di Kawasan Timur Tengah
- Analisis Terhadap Misi Peacebuilding United Nations Transition Administration in East Timor (Untaet)
- Integrasi dan Fragmentasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Deforestrasi di Brazil)
- On Structural Theories of International Relations: Examining Waltzian Structural Realism And Wallerstein’s World System Theory
- Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar
- Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil Dilakukan?
- Security-Development Nexus and the Discourse of Fragile States
- Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Negara Thailand 2005-2010
- Respon Indonesia Terhadap Hasil Copenhagen Summit 2009
- Efektivitas Responsibility To Protect yang Diimplementasikan Oleh Dewan Keamanan PBB Pada Perang Sipil Libya 2011
- Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia dalam Konflik di Rakhine, Myanmar
- Implementasi Kerjasama Sister City Studi Kasus Sister City Bandung – Braunschweig (Tahun 2000 – 2013)
- Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional