KEBIJAKAN EKONOMI BERDIKARI SUKARNO MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1965

ABSTRAK: Kebijakan  Ekonomi  Berdikari  adalah  salah  satu  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin tanggal 17 Agustus 1965.  Tujuan  dari penelitian  ini adalah  (1) untuk  mengetahui  bagaimana  latar belakang  lahirnya  kebijakan  ekonomi  berdikari,  (2)  untuk  mengetahui pelaksanaan kebijakan  ekonomi  berdikari  (3)  untuk  mengetahui  dampak pelaksanaan kebijakan ekonomi berdikari.
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode sejarah menurut Kuntowijoyo. Langkah-langkahnya yaitu, (1) pemilihan topik penelitian,  (2)  heuristik  atau pengumpulan  sumber  maupun  data  yang  relevan dengan topik penelitian, (3) verifikasi atau kritik sumber (4) interpretasi atau menafsirkan  data-data  yang ada dalam sumber,  (5) historiografi  atau penulisan hasil penelitian.
Hasil dari penelitian  ini adalah  (1) Kebijakan  ekonomi  berdikari  lahir dari gagasan Sukarno sebagai akibat dari imperialisme bangsa asing yang telah membuat  bangsa  Indonesia menderita.  Hadirnya  Kebijakan  ini  sebagai  wujud bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri dan tidak tergantung dengan pihak asing. (2) Adapun pelaksanaan dari Kebijakan Ekonomi Berdikari dimulai dari pembangunan Ekonomi Kerakyatan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, penyelenggaraan Land Reform (Reformasi Tanah), Deklarasi Ekonomi (Dekon) dengan dua strategi dasar yakni menciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional demokratis, ekonomi yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme dan ekonomi sosialis Indonesia ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia dan terakhir pelaksanaan ekonomi berdikari bangsa  Indonesia  harus  memiliki  jiwa  Self  Reliance  No Mendicancy  (Percaya pada diri sendiri dan tidak mengemis). (3) Kebijakan Ekonomi Berdikari dalam perjalanannya gagal diterapkan di Indonesia. Kondisi dalam negeri yang tidak kondusif ditambah dengan keputusan Presiden untuk keluar dari PBB dan membentuk Conefo, serta fokus terhadap proyek Mercusuar yang menelan biaya yang sangat besar membuat Indonesia gagal dalam berdikari.
Kata Kunci: Sukarno, Berdikari, Demokrasi Terpimpin, 17 Agustus 1965
Penulis: NOVA SUGIYANTI
Kode Jurnal: jpsejarah&umumdd150097

Artikel Terkait :