IMPLEMENTASI OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM DALAM ADMINISTRASI PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)

Abstraksi: Universitas  sebagai  salah  satu  lembaga  pendidikan  tentunya  memiliki  berbagai  macam sistem  dalam  menjalankan  kegiatannya,  termasuk  salah  satunya  adalah  sistem  administrasi keuangan  yang  bersumber  dari  Hukum  Administrasi  Negara  dalam  hal  peraturan  -  peraturan hukum  yang  mengatur  berjalannya  sistem  administrasi  keuangan  tersebut,  dimana  hal  tersebut adalah  penghubung  antara  negara,  penyelenggara  pendidikan  dan  peserta  didik  di  dalam melaksanakan  masing  -  masing  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi.  Sebagai  bagian  dari kelembagaan pendidikan, universitas memiliki beberapa fakultas dan program studi yang berada dibawahnya,  dimana  fakultas  dan  program  studi  tersebut  memiliki  kewenangan  sendiri  untuk menentukan  kebijakan  -  kebijakannya  sesuai  garis  aturan  dan  kriteria  yang  secara  umum diberikan oleh universitas. Salah satu kebijakan yang dilakukan secara independen oleh fakultas adalah  dalam  hal  administrasi  biaya  pendidikan  yang  penarikannya  diberlakukan  dengan  cara official assessment system.

Hasil  yang  didapat  dari  penelitian  adalah,  bahwa  penerapan  administrasi  pembayaran biaya pendidikan adalah sudah sesuai dengan aturan - aturan yang berlaku dalam pelaksanannya, namun  ada  beberapa  kendala  yang  menjadi  faktor  penghambat  penerapan  official  assessment system  dalam  penarikan  biaya  pendidikan  tersebut,  diantaranya  adalah  kebijakan  mengenai adanya  penundaan  pembayaran,  namun  hal  tersebut  dapat  diatasi  dengan  komitmen  yang  harus dijalankan oleh pihak fakultas dan mahasiswa.

Harapan  dari  penelitian  mengenai  official  assessment  system  ini  adalah  agar  dapat ditinjau  secara  lebih  mendalam  mengenai  penerapan  suatu  sistem  penarikan  biaya  pendidikan, sehingga penerapan sistem tersebut dapat berjalan serta dapat dilakukan pengawasan agar sesuai aturan - aturan dan rule yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Penulis: Bobby Tri Setiawan

Kode Jurnal: jphukumdd130698

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2013

• PENYALURAN KREDIT PADA BANK ACEH
• PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
• EKSISTENSI SEKRETARIS DPR KABUPATEN DALAM MENDUKUNG PENGUATAN LEMBAGA DPR KABUPATEN (Suatu Penelitian Di DPR Kabupaten Aceh Tengah)
• FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR
• PEMODELAN DAN SIMULASI PERPINDAHAN PANAS PADAKOLEKTOR SURYA PELAT DATAR
• BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA
• FUNGSI KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH BARAT
• UANG TUTUP BABAH SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA DALAM MASYARAKAT GAYO
• INDEPENDENSI JAKSA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
• LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Islam)
• STUDI PERBANDINGAN TENTANG KONSEP PERZINAAN MENURUT KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM
• IMPLEMENTASI PERATURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN GAMPONG DI KOTA SABANG
• KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
• MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PROVINSI ACEH
• PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI PADA SAAT MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
• PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)
• DINAMIKA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
• KEDUDUKAN BUMN PERSERO SEBAGAI SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KAITANNYA DENGAN PEMISAHAN KEUANGAN NEGARA PADA PERMODALAN BUMN
• STRATEGI HUKUM DAN PENERAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH DI SUMATERA SELATAN
• GENDER DAN KORUPSI (PENGARUH KESETARAAN GENDER DPRD DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA)
• DIALEKTIKA ANTARA ALIRAN HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM ISLAM
• LEGAL AID SCHEME IN INDONESIA: BETWEEN THE POLICY AND THE IMPLEMENTATION
• PEMBERIAN LEGAL STANDING KEPADA PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DALAM USUL PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
• THE ROLE OF THE HOST STATE TO THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIOLATION DONE BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS