MENGURAI PETA KITAB-KITAB HADITS (Kajian Referensi atas Kitab-kitab Hadits)

Abstrak: Karya  di  bidang  hadits  sangat  kaya,  baik  dari  segi  kuantitas, ragam  kajian  maupun  metodologi  penyusunannya.  Dengan karya  yang  demikian  banyak,  tentu  tidak  mudah  untuk mengkaji  dan  mengenal  seluruhnya.  Faktor  ini  membuat sebagian  pengkaji    ilmu  keislaman  kurang  tepat  dalam bereferensi terhadap kitab-kitab hadits. Oleh karena itu, perlu terdapat  kajian  mengenai  ragam  dan  karakteristik  kitab-kitab hadits  untuk  memudahkan  melacak  maupun  mereferensi pada  setiap  hadits  yang  diambil.  Tulisan  ini  tidak  mencakup seluruh  kitab  hadits,  namun  memfokuskan  pada  beberapa macam  kitab  hadits,  seperti  kitab-kitab  induk  hadits,  kitab-kitab  syarh,  kitab-kitab  penghimpunan  dan  kitab-kitab  rijal. Kitab  induk  hadits  merupakan  kitab  yang  ditulis  mukharrij hadits  dengan  sanad  bersambung  sampai  ke  nabi  tanpa mengutip dari kitab-kitab ulama yang lain. Kepada kitab-kitab inilah setiap penukilan hadits dirujuk. Kitab-kitab syarh hadits merupakan  penjelasan  terhadap  kitab-kitab  induk  tertentu mengenai  makna  matn  hadits  maupun  tentang  sanad-nya. Kitab penghimpunan merupakan kumpulan hadits-hadits dari berbagai  kitab  induk  hadits  sesuai  dengan  tema  yang diinginkan  penulis  kitabnya.  Kitab-kitab  inilah  yang  sering disalahartikan  sebagai  kitab  induk  hadits.  Adapun  kitab  rijâl al-hadîts  membicarakan  mengenai  para  periwayat  hadits, ditujukan  untuk  menilai  validitas  hadits  dari  sisi  sanad,  baik ketersambungannya, atau cacat tidaknya seorang rawî.  

Kata-kata Kunci: Matn, syarh, rijâl, sanad, rawî

Penulis: Arif Wahyudi

Kode Jurnal: jphukumdd130703

Artikel Terkait :

Jp Hukum dd 2013

• PENYALURAN KREDIT PADA BANK ACEH
• PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
• EKSISTENSI SEKRETARIS DPR KABUPATEN DALAM MENDUKUNG PENGUATAN LEMBAGA DPR KABUPATEN (Suatu Penelitian Di DPR Kabupaten Aceh Tengah)
• FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR
• PEMODELAN DAN SIMULASI PERPINDAHAN PANAS PADAKOLEKTOR SURYA PELAT DATAR
• BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA
• FUNGSI KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH BARAT
• UANG TUTUP BABAH SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA DALAM MASYARAKAT GAYO
• INDEPENDENSI JAKSA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
• LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Islam)
• STUDI PERBANDINGAN TENTANG KONSEP PERZINAAN MENURUT KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM
• IMPLEMENTASI PERATURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN GAMPONG DI KOTA SABANG
• KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
• MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PROVINSI ACEH
• PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI PADA SAAT MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
• PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)
• DINAMIKA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
• KEDUDUKAN BUMN PERSERO SEBAGAI SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KAITANNYA DENGAN PEMISAHAN KEUANGAN NEGARA PADA PERMODALAN BUMN
• STRATEGI HUKUM DAN PENERAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH DI SUMATERA SELATAN
• GENDER DAN KORUPSI (PENGARUH KESETARAAN GENDER DPRD DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA)
• DIALEKTIKA ANTARA ALIRAN HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM ISLAM
• LEGAL AID SCHEME IN INDONESIA: BETWEEN THE POLICY AND THE IMPLEMENTATION
• PEMBERIAN LEGAL STANDING KEPADA PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DALAM USUL PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
• THE ROLE OF THE HOST STATE TO THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIOLATION DONE BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS