TINJAUAN POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DELIK KESUSILAAN DALAM UU PORNOGRAFI

Abstrak: Berlakunya  undang-undang  Pornography  menimbulkan  kontroversi karena  disusunlah  hingga  sekarang.  Banyak  orang  berpendapat  bahwa undang-undang  pornografi  dapat  mengekang  kebebasan  berekspresi,  jadi itu  bertentangan  dengan  semangat  rezim  yang  demokrasi.  Namun pornografi  Act  adalah  kebutuhan  mendesak  untuk  Indonesia  sejak pornografi  telah  menjadi  lebih  luas.  Kebijakan  pidana  dapat  memberikan legitimasi  kepada  kriminalisasi  terhadap  pelanggaran  dalam  undang-undang  pornografi  itu  adalah  untuk  melindungi  moralitas  orang-orang Indonesia  yang  masih  menjunjung  tinggi  budaya  oriental.  Selain  itu, undang-undang  pornografi  juga  dapat  menghindari  dampak  pornografi yang sangat berbahaya, terutama untuk anak-anak.  
Kata kunci: Pidana kebijakan, pornografi, kriminalisasi
Penulis: Ari Wibowo
Kode Jurnal: jphukumdd110225

Artikel Terkait :