TINJAUAN POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DELIK KESUSILAAN DALAM UU PORNOGRAFI
Abstrak: Berlakunya undang-undang
Pornography menimbulkan kontroversi karena disusunlah
hingga sekarang. Banyak
orang berpendapat bahwa undang-undang pornografi
dapat mengekang kebebasan
berekspresi, jadi itu bertentangan
dengan semangat rezim
yang demokrasi. Namun pornografi Act
adalah kebutuhan mendesak
untuk Indonesia sejak pornografi telah
menjadi lebih luas.
Kebijakan pidana dapat
memberikan legitimasi kepada kriminalisasi
terhadap pelanggaran dalam
undang-undang pornografi itu
adalah untuk melindungi
moralitas orang-orang Indonesia yang
masih menjunjung tinggi
budaya oriental. Selain
itu, undang-undang
pornografi juga dapat
menghindari dampak pornografi yang sangat berbahaya, terutama
untuk anak-anak.
Penulis: Ari Wibowo
Kode Jurnal: jphukumdd110225
