TUNTUTAN PUBLIK ISLAM DI TINGKAT DOMESTIK PADA MASA PEMERINTAHAN SBY (2004-2009) TERHADAP KEBIJAKAN INDONESIA ATAS KASUS NUKLIR IRAN
Abstrak: Keberadaan era
reformasi di Indonesia memberikan ruang kepada public untuk berpartisipasi pada
proses pengambilan kebijakan pada tingkat domestic. Era reformasi menandai
kekuatan civil society di Indonesia sebagai pengimbang dan pengontrol kekuatan
negate. Gerakan civil society di Indonesia tidak bias dilepaskan dari Islam
karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. Hal ini membuat isu
tentang Islam menjadi sensitive terutaama pada pemerintahan SBY (2004-2009) dan
ketika isu nuklir Iran muncul. Kebijakan luar negeri Indonesia atas kasus
nuklir Iran tidak bias dilepaskan dari perhatian public Islam di Indonesia dan
kebijakan luar negeri tidak bias dilepaskan dari politik domestic. Menurut
David Easton, politik pada tingkat domestic selalu berpengaruh pada input baik
berupa tuntutan maupun dukungan. Pada alas an itulah pemerintah mengubah
kebijakan terkait dengan isu nuklir Iran yang pada awalnya menyetujui resolusi
PBB no 1747 menjadi abstain pada resolusi 1803. Sejak saat itu, tuntutan
masyakat Islam di tingkat domestic menjadi perhatian pemerintah.
Penulis: Inggried
Christhiansend Purnomo Putri
Kode Jurnal: jphubintdd110019
