ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN BANK SYARIAH DALAM KEGIATAN PERBANKAN DI INDONESIA
Abstract: The presence of
Sharia banks offers customers with various banking products. It is just
different from conventional banks in terms of pricing, both the selling price
and the buying price. As for the types of products offered by Sharia banks are:
Al-wadi’ah (savings), Financing with profit sharing, Bai’al- Murabahah,
Bai’as-salam, Bai’Al-istihna, Al-Ijarah (Leasing), Al-Wakalah (Mandate),
Al-Kafalah (warranty), Al-Hawalah, Ar-Rahn. The aim of this paper is: to find
out the position of Sharia Banks in the Indonesian banking system, and to
determine the role of Sharia Banks in the provision of banking services. The
research method in this research is normative juridical approach. Based on the
results and discussion of Sharia Bank position in the Indonesian banking
system, the targets of Sharia banking development are: enhancing the benefits
of Sharia banking for the public welfare; realizing a healthy, competitive, and
efficient Sharia banking; assuring the compliance of Sharia principles
consistently based on mudaraba (partnership); and assuring the precautionary
principles. Furthermore, the role of Sharia Banks in the provision of banking
services, which is based The Bank of Indonesia Regulation 6/ 17/PBI/2004 on
Rural Banks based on Sharia principles and The Bank of Indonesia Regulation
6/24/PBI/2004 on Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia
Principles: Sharia Monitoring and Reporting Procedures for Monitoring Results
to Sharia Supervisory Board.
Penulis: Wulanmas A.P.G.
Frederik
Kode Jurnal: jphukumdd120374
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2012
- TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP MENINGKATNYA KEKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API
- STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PENGECUALIAN INDUSTRI PERTANIAN TERHADAP BERLAKUNYA HUKUM PERSAINGAN USAHA
- KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN KASUS SIMOLATOR SIM (KAPOLRI VS KPK)
- ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK GANDA
- KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM PERBANKAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PIHAK ASING DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN
- DIALEKTIKA HUKUM DAN MORAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM
- NEGARA HUKUM INDONESIA: DEKOLONISASI DAN REKONSTRUKSI TRADISI
- PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS KAITANNYA DENGAN PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
- IJTIHAD PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM POSITIF ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
- KONSEP KEADILAN DAN SISTEM TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM HUKUM UDARA
- IMPLEMENTASI PASAL XX (B) DAN (G) GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI WORLD TRADE ORGANISATION
- PENGARUH PEMBENARAN MEDIS TENTANG KAPAN KEHIDUPAN DIMULAI TERHADAP PENGATURAN HUKUM TENTANG ANAK DALAM KANDUNGAN
- PELEMBAGAAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI DALAM LEGISLASI PERATURAN DAERAH DI JAWA TIMUR
- PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
- KEBIJAKAN LEGISLATIF SISTEM PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PERALINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA
- STUDI KOMPARATIF TENTANG KEDUDUKAN HAKIM WANITA ANTARA MAHKAMAH SYARIAH DAN SIVIL DI MALAYSIA
- PENETAPAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS METODOLOGI PENGAMBILAN HUKUM DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH
- PARADIGMA FIQH INDONESIA DALAM BINGKAI REFORMASI HUKUM ISLAM
- HUKUM ISLAM, PLURALISME, DAN REALITAS SOSIAL
- TOLOK UKUR DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
- HUKUM MENJUAL HAK SUARA PADA PEMILUKADA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASI SUNNI
- IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM HITUNGAN THALAQ TERHADAP CERAI KHULU’
- PERCERAIAN MENGGUNAKAN SMS, EMAIL DAN FAKSIMILI DI MAHKAMAH SYARIAH DAERAH PONTIAN JOHOR MALAYSIA
- PENYAKIT AIDS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MELALUI FASAKH MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI JOHOR, MALAYSIA