IMPLEMENTASI PERATURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN GAMPONG DI KOTA SABANG
Abstrak: Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
tahun 2005 Tentang Desa sama-sama menyebutkan bahwa bagi hasil pajak daerah
Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dalam kenyataannya
apa yang sudah diamanahkan dalam peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Sabang. Faktor tidak dimasukkannya bagi hasil pajak daerah
sebagai sumber pendapatan gampong, karena Pemerintah Gampong belum siap dalam
mengelola keuangan gampong, karena masih dari tahap peralihan kelurahan menjadi
gampong. Disamping itu juga dipengaruhi kurangnya pemahaman para legislator
tentang sumber pendapatan gampong maupun mekanisme implementasi bagi hasil
pajak daerah yang diperuntukkan untuk gampong sebesar 10 %. Teori hierarki
norma (stufenbau theory) bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata
susunan hierarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas
dasar norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi itu, berlaku dan
bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi. Peraturan yang lebih rendah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dikenal dengan
asas lex superior derogat legi in feriori. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pemerintahan Gampong yang tidak memasukkan bagi hasil pajak daerah
menjadi salah satu sumber pendapatan gampong bertolak belakang dengan peraturan
yang diatasnya, sehingga dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung.
Penulis: Muallim Hasibuan,
Dahlan, Mahdi Syahband
Kode Jurnal: jphukumdd131171
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2013
- PENYALURAN KREDIT PADA BANK ACEH
- PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
- EKSISTENSI SEKRETARIS DPR KABUPATEN DALAM MENDUKUNG PENGUATAN LEMBAGA DPR KABUPATEN (Suatu Penelitian Di DPR Kabupaten Aceh Tengah)
- FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR
- PEMODELAN DAN SIMULASI PERPINDAHAN PANAS PADAKOLEKTOR SURYA PELAT DATAR
- BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA
- FUNGSI KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH BARAT
- UANG TUTUP BABAH SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA DALAM MASYARAKAT GAYO
- INDEPENDENSI JAKSA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
- LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Islam)
- STUDI PERBANDINGAN TENTANG KONSEP PERZINAAN MENURUT KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM
- KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
- MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
- PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PROVINSI ACEH
- PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI PADA SAAT MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
- PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)
- DINAMIKA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
- KEDUDUKAN BUMN PERSERO SEBAGAI SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KAITANNYA DENGAN PEMISAHAN KEUANGAN NEGARA PADA PERMODALAN BUMN
- STRATEGI HUKUM DAN PENERAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH DI SUMATERA SELATAN
- GENDER DAN KORUPSI (PENGARUH KESETARAAN GENDER DPRD DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA)
- DIALEKTIKA ANTARA ALIRAN HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM ISLAM
- LEGAL AID SCHEME IN INDONESIA: BETWEEN THE POLICY AND THE IMPLEMENTATION
- PEMBERIAN LEGAL STANDING KEPADA PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DALAM USUL PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
- THE ROLE OF THE HOST STATE TO THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIOLATION DONE BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS