KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
Abstract: The research
purposively is to examine how the government actualizes the local wisdom that
has been rooted in community –thus turning into a law that should be obeyed to
overcome the human behavior to wisely act and behave in utilizing the natural
resource. This is a research using a judicial-normative method that is
descriptively conducted in which the primary data is gained through a direct
observation supported by the interview to obtain information. In this research,
it can be concluded that from the clave of Lore Lindu, there have been a
behavioral principles categorized as “Local Wisdom” or “Indigenous Knowledge”
that has not been actualized to strengthen both the regulations and the other
wisdom in preventing and minimizing the infraction cases resulting in the
damage in National Park Lore Lindu. The local government in this case has not
been capable of utilizing the local wisdom of the community in strengthening
the policy of the local government to maintain and strengthen the supporting
areas in national Park Lore Lindu that in the future could save this area from
natural disaster.
Penulis: Marhaeni Ria Siombo
Kode Jurnal: jphukumdd110300
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2011
- PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
- KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
- KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERANNYA TERHADAP SISTEM EKONOMI PASAR
- KONTRADIKTIF SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PAJAK
- POLA PEMBERATAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS
- PENETAPAN MASA JABATAN JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PENETAPAN JABATAN PEJABAT NEGARA
- RADIKALISME ISLAM DAN PERADILAN: PENGAKOMODASIAN HAK-ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN KOMANDO JIHAD DI INDONESIA
- POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- KETAATAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTI FILSAFAT HUKUM
- KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI
- PARADIGMA BARU PEMBENTUKAN DAN ANALISIS PERATURAN DAERAH (STUDI ATAS PERDA PELAYANAN PUBLIK DAN PERDA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)
- KEDUDUKAN QANUN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DAN MEKANISME PENGAWASANNYA
- THE ESSENTIAL OF THE 1945 CONSTITUTION AND THE AGREEMENT OF THE AMENDMENT OF THE 1945 CONSTITUTION: A COMPARISON OF THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT
- PENGGESERAN ASPEK HUKUM PUBLIK KE ASPEK HUKUM PRIVAT (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA)
- ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
- STRATEGI PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS HUKUM LOKAL DI ENAM KOMUNITAS ADAT DAERAH BENGKULU
- HAKEKAT KEADAAN DARURAT NEGARA (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
- METODE KONSOLIDASI TANAH UNTUK PENGADAAN TANAH YANG PARTISIPASIF DAN PENATAAN RUANG YANG TERPADU
- PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN TRANSNASIONAL
- PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
- PENYEBAB SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI BENGKULU)
- PENGARUH ALIRAN-ALIRAN FALSAFAT PEMIDANAAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA NASIONAL