KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Abstract: This article sum up
that Judicial Commission (JC) in Indonesia has a strong position in the
constitution, UUD 1945 (after amendment). Its JC‘s position is legally
considered a similar position with The Supreme Court and Constitutional Court.
In practice, however, its JC‘s function is less effective to be an external
control against judges code of conduct.
Three factors are involved to make the JC fails to establish control
effectively. One is the decreasing integrity of the JC due to the fact that The
Deputy of Chief was involved in bribery practice. Second, the weakness of
leadership which set a side of the JC‘s core business, as an external control.
The third, The Constitutional Court is decision led the JC‘s function to
undermine its authority. In order to improve its effective control, it is
necessary to attempt certain efforts. On the one hand, the JC is demanding not
only to maintain its personal integrity, but also need to change a leadership
system. More importantly, the JC capability to join collaboration in supporting
government and legislative member in revising the bill No 24/2002 need to take
into account.
Penulis: Jawahir Thontowi
Kode Jurnal: jphukumdd110289
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2011
- PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
- KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
- KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERANNYA TERHADAP SISTEM EKONOMI PASAR
- KONTRADIKTIF SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PAJAK
- POLA PEMBERATAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS
- PENETAPAN MASA JABATAN JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PENETAPAN JABATAN PEJABAT NEGARA
- RADIKALISME ISLAM DAN PERADILAN: PENGAKOMODASIAN HAK-ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN KOMANDO JIHAD DI INDONESIA
- POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
- KETAATAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTI FILSAFAT HUKUM
- KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI
- PARADIGMA BARU PEMBENTUKAN DAN ANALISIS PERATURAN DAERAH (STUDI ATAS PERDA PELAYANAN PUBLIK DAN PERDA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)
- KEDUDUKAN QANUN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DAN MEKANISME PENGAWASANNYA
- THE ESSENTIAL OF THE 1945 CONSTITUTION AND THE AGREEMENT OF THE AMENDMENT OF THE 1945 CONSTITUTION: A COMPARISON OF THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT
- PENGGESERAN ASPEK HUKUM PUBLIK KE ASPEK HUKUM PRIVAT (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA)
- ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
- STRATEGI PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS HUKUM LOKAL DI ENAM KOMUNITAS ADAT DAERAH BENGKULU
- HAKEKAT KEADAAN DARURAT NEGARA (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- METODE KONSOLIDASI TANAH UNTUK PENGADAAN TANAH YANG PARTISIPASIF DAN PENATAAN RUANG YANG TERPADU
- PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN TRANSNASIONAL
- PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
- PENYEBAB SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI BENGKULU)
- PENGARUH ALIRAN-ALIRAN FALSAFAT PEMIDANAAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA NASIONAL