KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN KASUS SIMOLATOR SIM (KAPOLRI VS KPK)
Abstract: The research is
aimed at finding out which institution, the Corruption Eradication Commission
(KPK) or the Indonesian National Police (POLRI), actually has the authority to
conduct investigations in the driving simulator case because both institutions
stated that they had the authority. This research uses a normative approach
supported by legal approach and case study. The type of data is secondary data.
The data sources include primary legal materials, secondary legal materials,
and tertiary legal materials. The research finding is that according to Law
No.30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission, Article 50, the
Corruption Eradication Commission has the authority to conduct investigations.
This authority is also strengthened by the statement of President Susilo
Bambang Yudhoyono. To settle the dispute between KPK and POLRI, the President
stated in his speech on 8 October 2012 that the driving simulator case
involving Inspector General Djoko Susilo should be handled by KPK. Moreover,
considering the Memorandum of Understanding among Corruption Eradication
Commission, Indonesian National Police, and Attorney General, the authority
should be given to KPK.
Penulis: R. Nazriyah
Kode Jurnal: jphukumdd120376
Artikel Terkait :
Jp Hukum dd 2012
- TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP MENINGKATNYA KEKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API
- STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PENGECUALIAN INDUSTRI PERTANIAN TERHADAP BERLAKUNYA HUKUM PERSAINGAN USAHA
- ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK GANDA
- ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN BANK SYARIAH DALAM KEGIATAN PERBANKAN DI INDONESIA
- KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM PERBANKAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PIHAK ASING DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN
- DIALEKTIKA HUKUM DAN MORAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM
- NEGARA HUKUM INDONESIA: DEKOLONISASI DAN REKONSTRUKSI TRADISI
- PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS KAITANNYA DENGAN PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
- IJTIHAD PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM POSITIF ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
- KONSEP KEADILAN DAN SISTEM TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM HUKUM UDARA
- IMPLEMENTASI PASAL XX (B) DAN (G) GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI WORLD TRADE ORGANISATION
- PENGARUH PEMBENARAN MEDIS TENTANG KAPAN KEHIDUPAN DIMULAI TERHADAP PENGATURAN HUKUM TENTANG ANAK DALAM KANDUNGAN
- PELEMBAGAAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI DALAM LEGISLASI PERATURAN DAERAH DI JAWA TIMUR
- PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
- KEBIJAKAN LEGISLATIF SISTEM PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PERALINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA
- STUDI KOMPARATIF TENTANG KEDUDUKAN HAKIM WANITA ANTARA MAHKAMAH SYARIAH DAN SIVIL DI MALAYSIA
- PENETAPAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS METODOLOGI PENGAMBILAN HUKUM DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH
- PARADIGMA FIQH INDONESIA DALAM BINGKAI REFORMASI HUKUM ISLAM
- HUKUM ISLAM, PLURALISME, DAN REALITAS SOSIAL
- TOLOK UKUR DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
- HUKUM MENJUAL HAK SUARA PADA PEMILUKADA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASI SUNNI
- IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM HITUNGAN THALAQ TERHADAP CERAI KHULU’
- PERCERAIAN MENGGUNAKAN SMS, EMAIL DAN FAKSIMILI DI MAHKAMAH SYARIAH DAERAH PONTIAN JOHOR MALAYSIA
- PENYAKIT AIDS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MELALUI FASAKH MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI JOHOR, MALAYSIA